RRI.CO.ID, Atambua - Anggota DPRD Kabupaten Malaka Fraksi PDI Perjuangan Paskalis Wendelinus Nahak, S.Ip yang tergabung dalam komisi II menyoroti dan memberikan kritik tajam karena masih terdapat sejumlah wilayah di Kabupaten Malaka yang belum teraliri listrik secara merata.

Wendi Nahak, menilai kondisi ini menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah yang notabenenya kaya akan potensi daerah yang sedang digenjot untuk kemajuan masyarakat.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan dan data aduan masyarakat Wendelinus Nahak mengungkapkan bahwa dari total 127 desa yang ada di Kabupaten Malaka masih terdapat 8 desa dan 8 dusun yang hingga kini belum teraliri listrik. Kondisi tersebut dinilai sebagai catatan buruk atas minimnya kepedulian pemerintah terhadap pemerataan akses listrik sebagai penunjang perkembangan teknologi, yang berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan kualitas sumber daya manusia.

Wendelinus menyebutkan untuk 8 dusun yang belum teraliri listrik menyebar di 4 kecamatan yakni Kecamatan Rinhat, Kecamatan Malaka Timur dan Kecamatan Sasitamean dan Kecamatan Lo Kufeu dengan presentasi 

1. Kecamatan Rinhat, Dusun Nitmalak, Desa Tafuli, Dusun Motaulun, Desa Tafuli, Dusun Beiina dan Dusun Beiasu di Desa Tafuli.

2. Kecamatan Malaka Timur di Dusun Tudus Desa Sanleo, Dusun Uarau Fehan Desa Raiulun .

3. Dusun Bubun Desa Tunmat, Kecamatan Lo Kufeu serta

4. Dusun Fatamanan, Desa Naibone Kaputu Kecamatan Sasitamean.

Ia menegaskan, ketimpangan akses listrik ini tidak hanya menghambat kemajuan teknologi, tetapi juga berimplikasi serius terhadap sektor pertanian, kesehatan, dan pendidikan yang hingga kini belum berkembang secara merata akibat keterbatasan infrastruktur dasar.

",Ini data yang kita dapatkan karena dari keluhan langsung masyarakat dari dusun-dusun di atas secara langsung mengunjungi telah kita kunjungi yakni di Dusun Beiina dimana sangat terisolir dan membutuhkan sentuhan pemerintah ini tentunya tidak berbeda jauh dengan dusun-dusun lainya," ucap Wendelinus Nahak pada rri.co.id Kamis 5 Februari 2026.

Selain itu keluhan lain yang diterima terkait tegangan listrik tidak normal (spaning) yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Malaka sehingga terus mendorong kolaborasi dengan PLN untuk memperjuangkan statusnya dari Sub Unit menjadi Unit agar mampu menjawab kebutuhan energi di Kabupaten Malaka.

Ia mengungkapkan sorotan ini telah disampaikan dirinya juga dalam rapat kerja bersama pemerintah daerah, yang membahas sektor infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan utama yang seharusnya sudah dapat dinikmati seluruh warga tanpa terkecuali.

Dirinya menambahkan melalui Komisi II DPRD Malaka mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif berkoordinasi dengan pihak PLN serta pemerintah provinsi dan pusat guna mempercepat pembangunan jaringan listrik di wilayah yang belum terjangkau. 

"Pemerataan listrik harus menjadi prioritas karena berpengaruh langsung pada kualitas hidup masyarakat, tentunya kita menginginkan ada langkah konkret dan terukur bukan hanya sebatas perencanaan," ucap Wendi Nahak.

Dirinya juga menegaskan komitmen akan terus mengawal persoalan ini melalui fungsi pengawasan di komisi II agar program penyediaan listrik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Malaka, khususnya mereka yang selama ini masih hidup dalam keterbatasan akses energi. (KM)