RRI.CO.ID, Subulussalam : Keluhan mulai bermunculan dari para perangkat kampong di Kota Subulussalam seiring dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Pemerintah Kota Subulussalam dilaporkan belum membayarkan gaji para aparatur desa tersebut. Kondisi ini memicu kekhawatiran di tingkat akar rumput mengingat beban kebutuhan ekonomi yang dipastikan melonjak tajam menjelang hari raya.
Memasuki bulan ketiga di Tahun Anggaran (TA) 2026, para perangkat desa mengaku sama sekali belum menikmati hasil kerja keras mereka. Padahal, mereka merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di setiap desa/kampong yang ada di wilayah Subulussalam. Absennya pembayaran honorarium ini dianggap sangat memberatkan bagi keberlangsungan hidup keluarga para perangkat desa yang bergantung pada pendapatan tersebut.
Momentum menjelang Idul Fitri yang biasanya disambut dengan suka cita kini berubah menjadi beban pikiran bagi para perangkat kampong. Mereka sangat mendambakan hak-hak mereka segera terpenuhi agar bisa menutupi kebutuhan pokok dan persiapan lebaran. Situasi ini dinilai sangat miris karena terjadi tepat di saat kebutuhan rumah tangga sedang berada pada puncaknya.
Besar harapan para perangkat desa agar pemerintah daerah memberikan kepastian mengenai jadwal pencairan. Selama tiga bulan berjalan di tahun 2026, mereka tetap menjalankan kewajiban meski tanpa kepastian upah. Penundaan yang berlarut-larut ini dikhawatirkan dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik di tingkat desa jika tidak segera dicarikan jalan keluarnya.
Sejumlah perangkat desa yang meminta namanya tidak dipublikasikan menyatakan bahwa solusi dari pimpinan daerah sangat dinantikan. Mereka berharap kebijakan cepat diambil agar anggaran yang sudah direncanakan bisa segera didistribusikan ke rekening masing-masing desa. Harapan utama mereka adalah dapat menyambut hari raya dengan tenang tanpa dibayangi kesulitan finansial.
“Kami sangat berharap kepada Walikota Subulussalam Haji Rasyid Bancin segera membayarkan gaji kami, menjelang hari raya idul fitri ini,” ungkap salah seorang perangkat kampong saat menyampaikan keluh kesahnya, Kamis 5 Februari 2026.
Di sisi lain, hingga saat berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Subulussalam belum memberikan keterangan resmi terkait kendala pembayaran gaji tersebut. Belum ada kepastian mengenai kapan termin pembayaran akan dilakukan bagi ribuan perangkat desa yang tersebar di wilayah tersebut. Publik dan para pekerja desa kini masih menunggu respon dari pihak eksekutif daerah.
Padahal, secara administratif, DPR Kota Subulussalam diketahui telah menggelar rapat paripurna pada 28 Februari 2026 lalu. Rapat tersebut berkaitan dengan persetujuan bersama atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi anggaran ini seharusnya menjadi lampu hijau bagi kelancaran distribusi hak keuangan daerah.
Masyarakat berharap dengan disetujuinya dokumen anggaran tersebut, kendala teknis pencairan gaji dapat segera teratasi. Pemerintah Kota Subulussalam didorong untuk memprioritaskan pembayaran gaji aparatur bawah demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Kelancaran gaji perangkat desa dianggap sebagai kunci suksesnya pelayanan publik di bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri mendatang.