RRI.CO.ID, Yoyakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hilmy Muhammad menilai pemerintah perlu meninjau kembali posisi Indonesia dalam forum yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut. Gelombang desakan untuk Indonesia mengevaluasi keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) menurutnya perlu mendapat perhatian serius.

“Jika kita berbicara tentang menegakkan keadilan dan kebenaran, maka sikap Indonesia dalam forum internasional juga harus mencerminkan nilai itu. Kita tidak boleh terlihat berada dalam forum yang diisi oleh negara negara yang justru melakukan intervensi militer atau penyerangan terhadap negara lain. Konsistensi antara nilai yang kita sampaikan di dalam negeri dan sikap diplomasi kita di dunia internasional menjadi sangat penting,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Maret 2026.

Gus Hilmy juga menilai terdapat persoalan etis yang perlu dipertimbangkan dalam keikutsertaan Indonesia di forum tersebut. Indonesia lahir dari perjuangan panjang melawan kolonialisme. Karena itu kehadiran Indonesia dalam forum yang diklaim mengurus perdamaian dunia perlu dikaji jika di dalamnya terdapat negara negara yang selama ini dikenal melakukan pendudukan wilayah, intervensi militer, atau penyerobotan kedaulatan negara lain.

“Jika sebuah kerja sama internasional tidak memperkuat posisi Indonesia dan justru menimbulkan beban diplomatik atau persepsi negatif di tingkat global, maka wajar jika keikutsertaan kita dipertanyakan,” katanya.

Gus Hilmy menyinggung operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu eskalasi konflik di kawasan. Serangan besar-besaran terhadap berbagai target di Iran terus berlangsung dan menimbulkan korban serta kerusakan luas di sejumlah wilayah.

Ia menilai munculnya kritik dari berbagai tokoh nasional menunjukkan adanya kegelisahan yang perlu dijawab pemerintah. Karena itu evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace penting dilakukan. Terlebih, Gus Hilmy mengingatkan, diplomasi internasional tidak hanya berkaitan dengan kebijakan formal, tetapi juga dengan persepsi global terhadap posisi suatu negara.

“Jangan sampai Indonesia terlihat plinplan. Kita berbicara tentang independensi dan perdamaian dunia, tetapi langkah kita justru dipersepsikan tidak sejalan dengan prinsip tersebut,” ujarnya.

Imbasnya, kata Gus Hilmy, isu ini tidak hanya berdampak pada diplomasi luar negeri tetapi juga dapat memengaruhi dinamika politik dalam negeri. “Persepsi bahwa Indonesia berada di bawah bayang-bayang Amerika Serikat dapat merugikan secara politik. Hal ini bahkan bisa memengaruhi penilaian publik terhadap kepemimpinan nasional, termasuk jika Pak Prabowo kembali bertarung pada Pemilu 2029,” kata Gus Hilmy.