RRI.CO.ID, Tual - Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi di bidang hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI dalam rangka berdiskusi mengenai situasi politik luar negeri Indonesia, di Istana Merdeka,  Rabu (4/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menyampaikan beberapa penjelasan, sekaligus mendengarkan masukan serta menjawab beberapa pertanyaan dari para tokoh yang hadir.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang beliau lakukan, selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia dapat  dilihat dari beberapa hal penting yang telah dicapai dalam 1 tahun terakhir ini.

“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia, Penetapan tarif dagang 0% di 27 negara Uni Eropa, Kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi di mana Indonesia akan mempunyai fasilitas sendiri, khusus bagi jemaah haji Indonesia”, tegasnya.

Presiden juga menyebutkan, Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS, Pascapenandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korbanpun telah berkurang signifikan, dan berbagai hasil konkret lainnya.

Mengenai Board of Peace  Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap,  Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,  biaya USD 1 miliar, adalah untuk dana rekonstruksi Gaza, dan tidak bersifat wajib, dan saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan.

Dikatakan, Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap, namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar.Sementara itu keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi.