Maluku Tenggara Siapkan Strategi Hadapi Perubahan Iklim
- 21 Feb 2026 16:16 WIB
- Tual
RRI.CO.ID, Langgur - Perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi kawasan pesisir dan subsektor kelautan Maluku Tenggara, memaksa pemerintah pusat dan daerah menyiapkan strategi adaptasi dan mitigasi yang lebih komprehensif. Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandari, menyoroti bagaimana kenaikan permukaan air laut dan gelombang tinggi dapat mengganggu produksi pangan akuatik dan ketahanan pangan lokal, Sabtu (21/2/2026).
“Perubahan iklim sangat terasa di Maluku Tenggara dan akan memengaruhi subsektor kelautan serta perikanan. Tanpa data mutakhir dan strategi adaptasi yang tepat, potensi ekonomi lokal bisa terganggu,” kata Ika.
Menurut Ika, penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan, pangan akuatik, dan diversifikasi pangan menjadi langkah strategis. Produksi komoditas lokal seperti ubi kayu dan rumput laut perlu pemetaan data terbaru agar intervensi kebijakan pusat dan daerah dapat lebih efektif.
“Diversifikasi pangan dan penguatan tanaman pangan akuatik menjadi kunci swasembada, namun data produksi harus diperbarui agar kebijakan lebih tepat sasaran,” ujar Ika.
Selain pangan, aspek ketahanan energi dan air juga menjadi sorotan utama pembangunan berkelanjutan di kepulauan Maluku Tenggara. Energi baru terbarukan dan pengelolaan sumber daya air harus dioptimalkan, terutama di pulau-pulau terpencil yang rentan terhadap kekeringan dan gangguan distribusi energi.
Ika menekankan perlunya mitigasi risiko bencana dan strategi adaptasi perubahan iklim yang menyeluruh. Dengan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, Maluku Tenggara diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan produksi pangan dan perikanan, tetapi juga memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ika menambahkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat lokal menjadi kunci dalam menghadapi perubahan iklim. Pelatihan teknis, penyediaan sarana produksi, dan pendampingan reguler dari pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi secara nyata di tingkat desa dan kepulauan terpencil.