RRI.CO.ID, Takengon: Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Takengon, Aceh Tengah, memicu keresahan luas di tengah masyarakat.
Antrean panjang, kelangkaan, serta ketidakpastian pasokan menjadi bukti tata kelola distribusi BBM belum berjalan optimal.
Aktivis KAMMI Daerah Gayo, Rizkan, menilai persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat.
“Persoalan ini bukan hanya soal distribusi, tetapi soal komitmen pemerintah dalam memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi,” katanya menegaskan, Kamis 5 Maret 2026.
BBM merupakan kebutuhan vital. Ketika akses terhadapnya tidak merata, masyarakat kecil seperti pedagang, petani, nelayan, sopir angkutan, dan pelaku UMKM menjadi pihak yang paling terdampak.
Atas kondisi tersebut, KAMMI Daerah Gayo mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, di antaranya:
- Menerapkan pembatasan pembelian BBM per individu atau per kendaraan guna mencegah penimbunan.
- Melakukan pengawasan ketat terhadap SPBU dan jalur distribusi agar tidak terjadi penyalahgunaan.
- Membuka informasi secara transparan terkait stok dan distribusi BBM, sehingga masyarakat tidak berada dalam ketidakpastian.
KAMMI menegaskan bahwa kebijakan pembatasan bukanlah bentuk pembatasan hak rakyat, melainkan langkah darurat untuk menjamin pemerataan dan keadilan distribusi.
“Pemerintah tidak boleh lamban. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban dari lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola distribusi BBM,” kata Rizkan.