KBRN, Jakarta: Pemerintah telah menggelontorkan belanja subsidi dan kompensasi sebesar Rp218 triliun hingga 31 Agustus 2025. Dana tersebut disalurkan untuk BBM, elpiji, listrik, serta pupuk bersubsidi dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemakaian barang subsidi pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. “BBM 3,5 persen lebih tinggi realisasinya, elpiji 3 kilogram 3,65 persen lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8 persen lebih tinggi dan pupuk 12,1 persen juta tonnya lebih tinggi, moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat,” ucapnya pada Konferensi Pers APBN Kita edisi September 2025, Senin (22/9/2025).
Rincian penyaluran subsidi dan kompensasi terdiri dari Rp81,9 triliun untuk BBM, Rp44,5 triliun untuk elpiji 3 kilogram, serta Rp50,1 triliun untuk listrik. Sementara itu, subsidi non-energi mencakup Rp17,5 triliun untuk pupuk, Rp14,9 triliun untuk bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Rp3,1 triliun untuk transportasi publik.
Dirjen Anggaran Luky Alfirman menjelaskan bahwa realisasi nominal subsidi listrik dan BBM sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. “Jadi sekarang masih bulan September, masih ada tiga bulan ke depan, jadi kita masih terus melihat pergerakan-pergerakan faktor-faktor tersebut yang kita tahu sangat-sangat dinamis, jadi kami pemerintah masih mengambil langkah atau strategi yang sifatnya hati-hati dan prudent,” katanya.
Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,12 persen year on year hingga triwulan II 2025. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 5 persen dan investasi 6,99 persen, dengan kontribusi terbesar dari Pulau Jawa. Inflasi juga terjaga di level 2,3 persen, yang mencerminkan stabilitas harga barang dan jasa di masyarakat.
Pemerintah menegaskan bahwa subsidi merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk menjaga keadilan sosial. Mekanisme penyaluran terus diperbaiki agar tepat sasaran, salah satunya melalui sistem by name by address berbasis nomor induk kependudukan untuk subsidi listrik. (Ril/Hab/Ase)