KBRN, Surakarta: Lebih dari 250 peserta mengikuti Forum on Indonesia Sustainable Rice (FISR) 2025 di Alila Hotel Solo, Jawa Tengah, Selasa (29/7/2025). Forum ini menjadi wadah bagi para pihak untuk kian aktif terlibat dan berkolaborasi dalam mewujudkan sistem perberasan yang lebih berkelanjutan dan rendah emisi karbon di Indonesia.

Peserta dari beragam latar belakang mulai dari petani, penggiling padi, pelaku usaha, sektor swasta, startup, akademisi, pemerintah, hingga konsumen. Acara dibuka Thibaut Portevin, Head of Cooperation, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam dengan pemukulan gong didampingi Andriko Noto Susanto, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional RI.

"Kita menyambut baik program dari pemerintah Uni Eropa ini. Beras makanan pokok masyarakat Indonesia saat ini, maka kita menyambut baik program ini. Tidak hanya produksi yang tinggi tapi beras ini harus diproduksi dengan kaidah-kaidah yang baik yang rendah emisi karbon dan lain-lain," kata Andriko Noto Susanto, dalam sesi jumpa pers.

Menurutnya, di Indonesia saat ini lahan pertanian itu dikelola oleh petani petani kecil. Oleh karena itu para petani harus dibela oleh pemerintah. Seperti produksinya harus dibeli dengan harga yang baik dan juga diajari pengelolaan lahan dengan baik agar menghasilkan beras rendah karbon.

"Harga gabah dijamin Rp 6.500 per kg, tujuannya petani kita mendapatkan penghasilan yang baik. Karena jumlah lapangan pekerjaan yang paling besar di sektor pertanian, tapi kantong-kantong kemiskinan juga ada di pedesaan yang mata pencahariannya dari sektor pertanian."

Acara juga menampilkan pembelajaran dari proyek Low Carbon Rice yang telah membangun kemitraan sepanjang rantai pasok mulai dari pelibatan petani, penggilingan padi, hingga restoran di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Kami membangun rantai pasok secara utuh mulai dari petani, penggilingan padi, hingga ke tingkat konsumen. Ini sebuah perwujudan dari gagasan rantai pasok closed loop yang harapannya dapat meningkatkan ketelusuran beras, sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko dari beras itu sendiri,” ucap Sutarto Alimoeso, Ketua Umum DPP PERPADI.

Andriko Noto Susanto, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional RI menyampaikan keterangan pers perihal dukungan pemerintah untuk produksi beras berkelanjutan rendah karbon di Alila Hotel, Solo, Selasa (29/7/2025). (Foto: RRI/Mulato Ishaan)

Salah satu capaian utama dari proyek ini adalah transisi penggilingan padi dari bahan bakar diesel ke listrik. Perubahan ini tidak hanya menurunkan emisi karbon hingga 15 persen, tetapi juga mengurangi biaya operasional sebesar 40 persen.

Dukungan Uni Eropa melalui SWITCH Asia Grants Programme, FISR 2025 menjadi momentum penting dalam mengonsolidasikan upaya lintas sektor menuju transformasi sistem pangan yang inklusif, resilien, dan rendah emisi.

“Proyek ini adalah bagian dari kemitraan strategis antara Uni Eropa dengan Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Proyek Low Carbon Rice adalah contoh nyata kemitraan dalam mendorong langkah kita ke arah yang lebih berkelanjutan,” ujar Thibaut Portevin, Head of Cooperation, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.

Adapun topik-topik strategis dalam forum itu seperti pembangunan pertanian berkelanjutan di negara berkembang. Kemudian adopsi praktik budidaya padi rendah emisi, peran rantai pasok dalam kebijakan beras berkelanjutan, hingga pentingnya kebijakan yang inklusif.

“Acara ini juga menjadi upaya kami untuk menyampaikan kepada para pihak akan pentingnya satu langkah awal. Proyek Low Carbon Rice mengambil langkah awal tersebut, khususnya bersama para penggilingan padi kecil di lima kabupaten proyek. Hari ini, hadirnya lebih dari 250 orang dari beragam latar belakang menjadi bukti bahwa langkah kecil tersebut telah tumbuh menjadi semangat yang lebih besar,” tutur Angga Maulana, Lead Project Manager Proyek Low Carbon Rice.

Guna memperkuat pengembangan beras berkelanjutan, konsorsium proyek Low Carbon Rice juga turut mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional dan kabupaten.

“Adanya kebijakan yang kuat tentu menjadi faktor pemungkin berkembangnya beras berkelanjutan di Indonesia. Oleh karenanya kami melakukan advokasi ke pemerintah pusat dan kabupaten. Di Nasional, bersama Kelompok Kerja Nasional Sustainable Rice Platform (SRP NWG), advokasi dilakukan dengan penyampaian rekomendasi kebijakan ke Bappenas."

FISR 2025, diselenggarakan oleh konsorsium pelaksana Proyek Low Carbon Rice yang terdiri dari Preferred by Nature, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), dan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI).

Acara akan berlanjut pada Rabu 30 Juli dengan kunjungan lapangan ke praktik budidaya padi berkelanjutan di Boyolali dan Salatiga, memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyaksikan langsung penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan di tingkat petani dan penggilingan. MI