RRI.CO.ID, Surabaya - Pemprov Jatim langsung menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, perihal pelestarian cagar budaya, berupa stasiun Radio yang digunakan Bung Tomo, untuk 'membakar' semangat Arek Arek Suroboyo. Tim Dinas Kominfo Jatim, mendatangi kantor RRI Surabaya pada Rabu, 4 Februari 2026.
Dipimpin Kepala Bidang Informasi Komunikasi dan Publik, Putut Darmawan, Dinas Kominfo Jatim ingin memastikan, bahwa Radio yang dimaksud Presiden adalah RRI Surabaya di Jl. Pemuda, ataukah Radio Pemberontakan yang ada di Jl. Mawar, Surabaya. Bangunan yang juga disebut Rumah Bung Tomo itu, kini sudah dihancurkan.
"Bahwa memang Bung Tomo memang menyuarakan, menggelorakan itu melalui RRI. Nah kami mencoba untuk mengangkat kembali, bahwasannya ini adalah sejarah. Ini adalah cerita yang harus tetap kita dengungkan di setiap generasi," ujarnya.
Dalam sejarah perjuangan, tambah Putut, ada peran RRI didalamnya. Dimana saat itu, Bung Tomo 'membakar' semangat Arek Arek Suroboyo, untuk bangkit melawan penjajah, melalui siaran Radio. Oleh karena itu, Dinas Kominfo akan menyusun keterangan dari berbagai sumber, untuk menjadi informasi yang utuh.
"Ini akan kita buat satu cerita, kita buat kronologinya ini. Inilah sejarah yang perlu kita sampaikan seluruh teman teman pemuda saat ini. Agar sejarah itu jangan hilang, kita harus mengingat cerita sejarah itu harus tetap kita kenang," ucapnya berpesan.
Sementara itu, Kepala LPP RRI Surabaya Unggul Supriyadi menjelaskan, kolaborasi dan sinergi penting dilakukan untuk mensingkronkan informasi sejarah. RRI sendiri, lanjut Unggul, telah memberikan sejumlah bukti peran Radio ini saat 10 November.
"Dari buku ada, dari RRI ada, dari pihak lain barangkali ada cerita, ada informasi. Nanti InsyaAllah kita rangkai bersama dengan Diskominfo Jawa Timur. Jadi untuk kembali mengingatkan kepada kita semuanya, bagi generasi terbaru, untuk mengingat kembali sejarah yang ada di Surabaya," katanya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo sempat menyoroti keberadaan Rumah Radio Bung Tomo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan daerah 2026. Prabowo prihatin terhadap minimnya perhatian terhadap situs situs bersejarah di Indonesia.