KBRN, Sumenep : Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah secara resmi mencabut izin program beasiswa internasional di Universitas Harvard, salah satu institusi pendidikan tertua dan paling bergengsi di Amerika Serikat. Kebijakan ini diumumkan melalui Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), yang menyatakan bahwa program tersebut dianggap “tidak sejalan dengan kebijakan imigrasi dan kepentingan nasional saat ini.”

Akibatnya, ribuan mahasiswa asing yang tengah menempuh studi di Harvard melalui beasiswa tersebut menghadapi ancaman kehilangan status hukum tinggal mereka di AS. “Amerika harus mengutamakan mahasiswa domestik. Kami tidak bisa terus membuka pintu secara luas tanpa batas, terutama ketika warga negara sendiri kesulitan mendapatkan akses pendidikan,” ujar Presiden Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih.

Dilansir dari US News pihak Harvard menyampaikan keprihatinan mendalam atas keputusan tersebut. Dalam pernyataan resminya, Rektor Harvard, Prof. Lawrence B. Smith, menyebut langkah ini sebagai “pukulan berat bagi masa depan pendidikan global dan kolaborasi ilmiah internasional.” Keputusan ini menuai reaksi keras dari komunitas akademik global dan kelompok hak asasi manusia. Banyak yang menilai kebijakan tersebut bersifat diskriminatif dan melemahkan posisi Amerika Serikat sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia.

Para mahasiswa terdampak, yang sebagian besar berasal dari Asia, Afrika, dan Eropa Timur, kini tengah mencari solusi, termasuk kemungkinan pindah ke negara lain atau beralih ke studi daring. Kebijakan ini juga dianggap bagian dari langkah politik Presiden Trump menjelang pemilu, yang menekankan agenda nasionalisme dan pengetatan imigrasi. Meski menuai kontroversi, pemerintah tetap bersikeras bahwa langkah ini adalah demi “kepentingan nasional.”