RRI.CO.ID, Sorong - Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Joppy Kardinal, menyampaikan komitmennya dalam memperjuangkan akses pendidikan bagi pelajar di wilayah tersebut melalui program bantuan pendidikan. Ia mengatakan, meskipun kini bertugas di komisi yang berbeda, dirinya tetap berupaya memperjuangkan kuota bantuan bagi siswa di daerah pemilihannya.

Robert Joppy Kardinal mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir dirinya telah memperjuangkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam jumlah besar bagi pelajar.

Tahun ini, ia kembali berhasil memperjuangkan sekitar 5.000 kuota PIP yang diperuntukkan bagi siswa tingkat SD, SMP, SMA, hingga SMK di Papua Barat Daya.

“Walaupun saya pindah di Komisi IV, kita tetap bersyukur masih bisa memperjuangkan khusus untuk Papua Barat Daya sekitar 5.000 kuota untuk SD, SMP, SMA, dan SMK,” kata Robert Joppy Kardinal.

Ia menjelaskan, pihaknya telah mengundang sejumlah kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi terkait penyaluran bantuan tersebut. Langkah ini dilakukan agar pihak sekolah segera melakukan validasi data siswa penerima bantuan sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses penyaluran.

Menurutnya, validasi data menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyaluran bantuan pendidikan karena saat ini seluruh sistem sudah berbasis digital. Banyak siswa yang sebenarnya berhak menerima bantuan, namun terkendala karena data orang tua atau dokumen pendukung yang tidak lengkap.

“Validasi data ini penting sekali karena banyak anak-anak kita orang tuanya punya data yang tidak lengkap yang mengakibatkan mereka tidak bisa diterima nanti karena sekarang sistemnya sudah digitalisasi,” ujarnya.

Terkait lokasi penerima bantuan, Robert Joppy Kardinal menyebut penyaluran kuota PIP tersebut akan menjangkau hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Pengaturan teknis mengenai lokasi penerima bantuan akan dikoordinasikan oleh tim yang telah ditugaskan untuk mengatur distribusi program tersebut.

Lebih lanjut, ia memastikan perjuangan terhadap program beasiswa dan bantuan pendidikan akan terus dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Menurutnya, pembangunan di tanah Papua tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda.

“Kita mau bangun tanah Papua, kalau tidak ada pendidikan yang baik tidak mungkin. Karena itu program seperti ini harus berkelanjutan,” katanya.

Selain itu, Robert Joppy Kardinal juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang telah lama berperan di Papua, khususnya yayasan pendidikan yang berdiri sejak masa sebelum integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia menyebut sejumlah yayasan seperti Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), serta Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) yang telah hadir sejak masa Netherlands New Guinea. Menurutnya, keberadaan yayasan-yayasan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ia juga menyinggung pelaksanaan dana Otonomi Khusus yang menurutnya belum sepenuhnya memenuhi amanat undang-undang, terutama terkait alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Dalam ketentuan Otonomi Khusus, anggaran pendidikan seharusnya mencapai 30 persen, sementara sektor kesehatan sebesar 15 persen.

Namun menurutnya, selama dua dekade terakhir realisasi anggaran tersebut di wilayah Papua belum mencapai target yang ditetapkan. Ia pun menegaskan akan mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana tersebut.

Robert Joppy Kardinal menambahkan, berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi, masih terdapat penggunaan dana Otonomi Khusus yang dinilai tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya langkah tegas agar pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tidak terus berulang.

“Jangan hanya sebatas hasil temuan saja, tetapi harus ada efek jera bagi pihak yang tidak melaksanakan undang-undang dengan benar,” tegasnya.