KBRN, Sibolga : Permasalahan sampah di berbagai daerah di Indonesia belakangan ini semakin mengkhawatirkan. Dari hasil survei Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2017 saja, tercatat timbunan sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun. Angka ini tentu tidak sedikit dan terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat.
Tantangan dalam pengelolaan sampah semakin berat, bukan hanya karena volumenya yang terus bertambah, tetapi juga karena karakteristik sampah yang semakin beragam. Untuk itu, penanganan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
Pemerintah sendiri telah menargetkan pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2025, dengan komposisi 30 persen pengurangan sampah dan 70 persen penanganan sampah. Artinya, fokus kebijakan diarahkan pada pengelolaan dari hulu (up stream policy) dengan menerapkan mindset 3R (reduce, reuse, recycle).
Bung Leman, pemerhati lingkungan dari Lampung diacara Opini Publik Pro 1, Selasa (21/10/2025) melalu selular mengatakan, paradigma pengelolaan sampah kini harus berubah. “Sampah bukan lagi barang buangan yang tak berguna. Jika dikelola dengan bijak, sampah bisa menjadi sumber energi, bahkan menjadi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.”
Ia mencontohkan konsep pemanfaatan sampah sebagai sumber energi, yang kini mulai diterapkan di beberapa daerah. “Transformasi sampah menjadi energi merupakan langkah cerdas. Selain mengurangi timbunan sampah, hasil olahan ini juga bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif, pupuk organik, atau bahan kerajinan bernilai jual,” kata Bung Leman.
Selain itu, komunitas peduli sampah yang semakin banyak bermunculan di berbagai kota juga menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Melalui penerapan prinsip 3R, banyak komunitas yang mampu menghasilkan produk ekonomi sirkular dari limbah rumah tangga, seperti kerajinan daur ulang, pupuk kompos, hingga produk kreatif berbahan plastik bekas.
Namun demikian, Bung Leman mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang belum aktif dalam gerakan pengelolaan sampah. “Sebagian masyarakat belum memahami bahwa sampah bisa memberikan nilai ekonomi. Kurangnya edukasi dan minimnya fasilitas pendukung juga menjadi kendala utama.”
Pemerintah perlu memperkuat perannya, bukan hanya dalam pengawasan, tetapi juga dalam mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Pemerintah harus menciptakan sistem insentif bagi masyarakat atau pelaku usaha yang mampu mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Di sisi lain, edukasi sejak dini juga penting agar masyarakat terbiasa memilah dan mengelola sampah secara mandiri.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Bung Leman optimistis bahwa persoalan sampah dapat diubah menjadi peluang. “Jika semua elemen bergerak bersama, bukan tidak mungkin, sampah yang selama ini menjadi masalah besar justru bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi Indonesia,” kata Bung Leman.