RRI.CO.ID, Mahulu - Keberhasilan program pengelolaan sampah diukur melalui sejumlah indikator strategis, mulai dari terwujudnya regulasi nasional terkait penerapan standar pengelolaan sampah hingga penguatan implementasi di daerah. Selain itu, peningkatan anggaran pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah juga menjadi tolok ukur penting dalam memastikan keberlanjutan program.

Indikator lainnya yakni meningkatnya jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan dan dikelola secara optimal, serta berkurangnya volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA). Upaya ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

Sekretaris Daerah Mahakam Ulu, Stephanus Madang mengatakan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026, pihaknya memperoleh arahan serta strategi terkini dalam pengelolaan sampah yang dapat diimplementasikan di daerah.

Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup tersebut menjadi forum konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyamakan persepsi serta memperkuat komitmen bersama terhadap pengelolaan sampah nasional.

“Melalui Rakornas Pengelolaan Sampah Tahun 2026, kami mendapatkan arahan dan strategi terbaru yang dapat kami sesuaikan dengan kondisi serta karakteristik wilayah Mahakam Ulu,” ujar Stephanus Madang, Jumat, 27 Februari 2026.

Ia menambahkan, tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di Mahakam Ulu memerlukan pendekatan khusus agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, penyesuaian program menjadi langkah penting dalam memastikan keberhasilan di tingkat daerah.

“Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya diukur dari aspek regulasi, tetapi juga dari peningkatan anggaran, optimalisasi pengumpulan dan pengolahan sampah, serta menurunnya volume sampah yang berakhir di TPA,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen menindaklanjuti hasil Rakornas dengan memperkuat kebijakan daerah, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.