RRI.CO.ID, Sendawar - Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Sadli, berharap penanganan jalan rusak di wilayah dalam kota dapat menjadi perhatian bersama, khususnya bagi instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam bidang infrastruktur.
Menurutnya, keberadaan jalan yang baik sangat penting bagi aktivitas masyarakat sehari-hari. Terlebih jika kerusakan terjadi di kawasan permukiman yang padat penduduk, salah satunya seperti di Jalan Puncan Karna, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak.
Sadli menilai penanganan kerusakan jalan tidak selalu harus menunggu proses anggaran baru, jika kondisi di lapangan sudah membutuhkan penanganan segera.
“Di pemerintahan kan ada Dinas PU, dinas PU punya rekanan (kontraktor), ada juga opd terkait lainnya yang tupoksinya bersentuhan langsung dengan kepentingan infrastruktur jalan, seperti Dishub,” kata Sadli, Minggu 8 Maret 2026.
Ia berharap koordinasi antara instansi terkait dapat dilakukan dengan baik agar penanganan kerusakan jalan bisa dilakukan lebih cepat.
“Ya komunikasikan lah itu dengan kontraktor untuk memperbaiki jalan ini,” ujarnya.
Sadli juga mengungkapkan, sebagai wakil rakyat kerap menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait kondisi Jalan Puncan Karna yang kini kondisinya sangat memperihatinkan.
“Laporan ke kami anggota DPRD, khususnya jalan ini sudah banyak. Cuma mungkin karena kita di Kubar ini sudah biasa dengan jalan rusak. Jadi kalau tidak viral atau apa, belum ribut. Beda kalau di kota-kota besar, rusak sedikit udah jadi masalah,” ucapnya.
Politisi Gerindra inj berharap ke depan pemerintah dapat lebih cepat merespons kerusakan jalan yang terjadi agar tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
“Jadi ke depan, harapan kita ya pemerintah tidak lagi membiarkan kondisi lama seperti ini. Kalau ada rusak sedikit, bisa langsung di tangani, itu harapan kita,” kata Sadli.
Ia menambahkan kondisi jalan tersebut juga dirasakan langsung di lapangan. Karena itu, dengan kondisi jalan yang berlubang dan tergenang air, harapannya pemerintah segera melakukan penanganan agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat yang melintas.
“Ke depan harapan kita, OPD teknis bisa meminta kontraktor membantu perbaikan. Soal anggaran, saya rasa tidak mungkin hal seperti itu tidak bisa ditangani oleh pemerintah,” ucap Sadli.