Dampak Perang AS-Israel dan Irak, Tak Ada Penerbangan Charter Surakarta ke Arab

  • 12 Mar 2026 11:48 WIB
  •  Semarang

RRI.CO.ID, Semarang - Perang Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, melawan Irak menimbulkan dampak penerbangan internasional di wilayah Jateng. Meski dinilai tidak terlalu signifikan, tapi penerbangan dari Bandara Adi Soemarmo Surakarta menuju ke Arab Saudi, terpaksa dihentikan.

Kepala Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan mengatakan, dampak perang yang dirasakan provinsinya tidak terlalu banyak. Seperti penerbangan dari Jawa Tengah ke Arab Saudi, hanya ada di Bandara Adi Soemarmo Surakarta.

Menurut dia, saat bulan Januari 2026 atau sebelum perang, masih ada penerbangan ke Arab Saudi. Namun, sejak Februari 2026 sudah tidak ada penerbangan.

"Dampaknya tidak terlalu signifikan. Ini karena penerbangan ke Arab Saudi ini sifatnya charter," ungkapnya di sela-sela Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Semarang, Rabu, 11 Maret 2026.

Sebagaimana diketahui, charter flight ini merupakan layanan penyewaan seluruh pesawat secara eksklusif untuk individu atau kelompok tertentu seperti umrah. Jadi, bukan membeli tiket reguler per kursi.

Haryono menegaskan, dampak yang dirasakan Jateng tidak terlalu banyak. Penerbangan internasional dari Jateng, hanyalah menuju ke Singapura dan Malaysia.

Ia menjelaskan, kondisi berbeda tentu akan dirasakan Bandara Soekarno Hatta Jakarta atau I Gusti Ngurah Rai Bali yang memiliki penerbangan ke Arab Saudi. Sepanjang tahun 2025 lalu, ada sebanyak 39.802 warga negara asing (WNA) masuk Provinsi Jawa Tengah, baik itu melalui bandara maupun pelabuhan.

Pihaknya berencana memperkuat Timpora, mengingat Jawa Tengah kini semakin banyak jadi tempat singgah orang asing. Selain sektor pariwisata yang menunjang, kawasan industri juga tersebar di berbagai daerah seperti di Batang, Kendal, dan Kudus.

Haryono mengakui Kemenimipas tidak bisa melakukan pengawasan sendirian, tetapi juga perlu melibatkan institusi lintas sektoral. Bahkan, perangkat kecamatan, kelurahan/ desa, hingga RT/RW juga perlu digandeng.

Rekomendasi Berita