RRI.CO.ID, Natuna - Penyebaran informasi palsu atau hoaks masih menjadi tantangan di era digital, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kemampuan literasi informasi sebelum mempercayai dan membagikan konten di ruang digital.

Data dari berbagai lembaga pemeriksa fakta menunjukkan hoaks paling banyak berkaitan dengan isu kesehatan, politik, dan kebencanaan. Penyebarannya dinilai semakin cepat melalui media sosial dan aplikasi percakapan karena kemudahan berbagi informasi tanpa proses verifikasi.

Dalam buku Post-Truth karya Lee McIntyre, dijelaskan bahwa era digital mempermudah manipulasi informasi dan membentuk opini publik tanpa dasar fakta yang kuat. Karena itu, masyarakat perlu membangun kebiasaan memeriksa sumber, tanggal publikasi, serta membandingkan informasi dengan media arus utama yang kredibel.

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan masyarakat harus lebih berhati-hati sebelum membagikan informasi. “Pastikan sumbernya jelas dan berasal dari media yang memiliki tanggung jawab redaksi. Jangan langsung membagikan informasi yang belum terverifikasi,” ujarnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam berbagai rilis resminya menyatakan terus mendorong peningkatan literasi digital melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas, dan media. Program ini bertujuan membangun budaya saring sebelum sharing di kalangan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan situs pemeriksa fakta seperti cekfakta.com dan turnbackhoax.id untuk memastikan kebenaran suatu informasi. Langkah ini dinilai penting guna menekan dampak sosial akibat penyebaran kabar palsu.

Dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, para ahli komunikasi menilai penguatan literasi digital menjadi kunci agar ruang informasi tetap sehat, akurat, dan tidak mudah dipengaruhi oleh konten menyesatkan.