RRI. CO. ID, Palembang - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumatera Selatan menggelar aksi damai di depan Mapolda Sumatera Selatan. Mereka menyampaikan sembilan tuntutan terkait evaluasi kinerja dan reformasi di tubuh kepolisian.
Aksi tersebut berlangsung Kamis 12 Maret 2026. Massa mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi serta dialog dengan pihak kepolisian.
Kegiatan berlangsung tertib meski digelar di tengah cuaca panas dan suasana bulan suci Ramadan. Mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan serta sistem di institusi kepolisian.
Kasubbid Penmas Polda Sumatera Selatan AKBP Yenni Diarty menerima perwakilan mahasiswa. Ia menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai.
“Kami menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai,” ujarnya.
Ia juga mengimbau mahasiswa agar tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Pihak kepolisian mengingatkan agar aksi tidak diwarnai tindakan anarkis.
Menurut Yenni, aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinan. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi institusi kepolisian.
Polda Sumatera Selatan juga menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Termasuk aspirasi yang disampaikan oleh kalangan mahasiswa.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa dari Presiden Mahasiswa STIK Siti Khodijah menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan menyampaikan aspirasi masyarakat. Mahasiswa menilai kritik yang disampaikan bertujuan mendorong perbaikan pelayanan publik.
“Bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Dalam aksinya mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan kepada institusi kepolisian. Di antaranya mengecam tindakan represif aparat serta meminta evaluasi sistem rekrutmen Polri.
Mahasiswa juga meminta penggunaan kamera tubuh bagi anggota kepolisian saat bertugas. Selain itu mereka mendorong percepatan reformasi institusi kepolisian.
Tuntutan lainnya meliputi transparansi penegakan hukum terhadap anggota Polri. Mahasiswa juga meminta penguatan pengawasan internal maupun eksternal di tubuh kepolisian.