RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah Indonesia mulai mempercepat langkah strategis menempatkan karbon biru sebagai pilar utama transisi iklim nasional. Upaya ini menguat pasca penyampaian Second Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dan persiapan menyambut UNFCCC COP31 di Antalya, Turki.
Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki sekitar 17 persen ekosistem karbon biru global yang meliputi mangrove, lamun, dan rawa payau. Potensi ini menjadi fondasi ekonomi biru yang diperkirakan bernilai 1,3 triliun Dolar AS.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Koswara, dalam rilis yang diterima RRI Palangka Raya, menegaskan pentingnya integrasi isu kelautan dalam agenda iklim global guna memperkuat diplomasi Indonesia di kancah internasional.
“Integrasi isu kelautan ke dalam agenda iklim nasional dan global dapat memperkuat diplomasi iklim kelautan Indonesia di berbagai forum internasional. Namun, kepemimpinan tersebut hanya dapat terwujud melalui penyelarasan kelembagaan, kebijakan yang terintegrasi, serta mekanisme pembiayaan yang terkoordinasi,” ujar Koswara dalam Ocean Climate Dialogue 2026, Rabu, 11 Februari lalu.
Langkah ini juga diselaraskan dengan target penurunan emisi nasional. Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudjianto, menekankan pentingnya akuntabilitas data.
"Hal ini bertujuan agar kontribusi karbon biru terhadap target penurunan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional dapat terukur secara tepat," Ary melanjutkan.
Dalam dialog yang diselenggarakan KKP bersama ClimateWorks Centre dan The Conversation Indonesia tersebut, terungkap sejumlah tantangan utama dalam implementasi karbon biru, di antaranya kesenjangan antara data ilmiah dan kesiapan proyek di lapangan serta koordinasi tata kelola lintas sektor yang perlu diperkuat. Tak hanya itu, kapasitas dalam mengimplementasikannya di tingkat daerah juga belum merata dan kebutuhan standar data yang terintegrasi untuk menarik investasi belum tercukupi.
Ocean Climate Dialogue 2026 juga menjadi agenda pembuka menuju Ocean Impact Summit. Melalui penguatan data kelautan dan mobilisasi pembiayaan berkelanjutan, karbon biru diproyeksikan tidak hanya menjadi alat pengurangan emisi, tetapi juga penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan ketahanan pesisir.