RRI.CO.ID, Padang - Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) masih menjadi sorotan dan memicu perdebatan di tengah masyarakat. Akademisi Hubungan Internasional FISIP Universitas Andalas (Unand), Dr. Muhammad Yusra menilai keikutsertaan tersebut perlu ditelaah secara kritis agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional maupun amanat Undang-Undang Dasar.
Yusra menjelaskan secara konseptual, Board of Peace dapat dipahami sebagai sebuah organisasi internasional sebagaimana tertuang dalam piagam pendiriannya. Dalam perspektif liberalisme Hubungan Internasional, organisasi internasional sering diposisikan sebagai sarana penting dalam menjaga dan mewujudkan perdamaian global.
Meskipun demikian, Yusra menegaskan penilaian terhadap BoP tidak boleh berhenti pada aspek normatif semata. Artinya diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait implikasi strategis keikutsertaan Indonesia dalam organisasi tersebut.
"Indonesia perlu memastikan bahwa BoP yang dibentuk atas inisiatif Donald Trump benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip konstitusi. Ia menilai, hingga saat ini kepentingan nasional yang berpotensi diperjuangkan Indonesia melalui BoP lebih bersifat pragmatis, terutama terkait kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat," ucapnya, Kamis, 5 Februari 2026.
Yusra mengingatkan adanya potensi pengorbanan terhadap sikap tegas Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Kondisi tersebut dinilainya dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara keikutsertaan Indonesia di BoP dengan amanat konstitusi dalam pelaksanaan politik luar negeri.
"Keanggotaan Indonesia di BoP sering dipandang tidak sejalan dengan prinsip bebas dan aktif. Namun, hal ini masih dapat diseimbangkan dengan keterlibatan Indonesia dalam forum alternatif seperti BRICS, meskipun absennya Palestina di BoP menimbulkan kekhawatiran tersendiri," katanya.
Yusran mengatakan sebagai bagian dari negara-negara Global South, Indonesia dinilai memiliki ruang untuk mendorong BoP agar berperan nyata dalam mewujudkan perdamaian dunia. "Efektivitas peran tersebut perlu diukur melalui pendekatan Foreign Policy Analysis dan Role Theory agar keikutsertaan Indonesia tidak hanya bersifat simbolik, melainkan berkontribusi konkret bagi nilai kemanusiaan dan perdamaian global," tuturnya.