RRI.CO.ID, Jakarta - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengusulkan kebijakan work from home bagi aparatur negara dapat membantu menghemat konsumsi bahan bakar nasional. Kebijakan tersebut, menurutnya, sangat relevan di tengah ketidakpastian global akibat adanya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Meski demikian, lanjut dia, pemerintah perlu mencari solusi alternatif menekan konsumsi energi. Pengurangan mobilitas pegawai dinilai bisa menjadi langkah sementara.

“Dalam situasi ketidakpastian global seperti sekarang, pemerintah perlu mencari solusi menekan konsumsi energi. Sehingga kebijakan WFH tepat untuk [enghematan konsumsi bahan bakar," kata Trubus dalam dialog Pro3 RRI, Minggu, 15 Maret 2026.

Ia mengatakan, kebijakan WFH harus diterapkan secara selektif. Langkah ini agar pelayanan publik tetap berjalan optimal bagi masyarakat.

“Harus ada pemilahan jelas sektor mana bekerja dari rumah. Namun, sebagian sektor tetap wajib hadir di kantor," ujarnya.

Sektor layanan langsung dinilai tidak bisa sepenuhnya menerapkan WFH. Layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi dasar tetap harus berjalan.

Ia menekankan pemerintah perlu menjaga kualitas layanan. “Pelayanan publik prioritas utama karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat,” kata Trubus.

Ia menilai sistem birokrasi digital sebenarnya mulai berkembang. Layanan administrasi berbasis elektronik semakin banyak digunakan.

Namun tantangan masih muncul pada kesiapan sumber daya manusia. Infrastruktur digital di sejumlah daerah juga dinilai belum merata.

Ketimpangan jaringan internet berpotensi menghambat pelayanan publik. Karena itu pemerintah perlu memetakan risiko sebelum menerapkan kebijakan.

Trubus mengatakan, mekanisme pengawasan perlu disiapkan pemerintah. Transparansi kebijakan juga penting agar masyarakat memahami perubahan sistem pelayanan.