RRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendukung Kementerian Kesehatan membongkar dugaan korupsi di sektor kesehatan. Hal ini disampaikan Yahya merespons langkah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang meneken kerja sama dengan KPK, Rabu 11 Maret 2026, kamarin.

Kerjasa tersebut dilakukan untuk membongkar dugaan praktik korupsi di sektor kesehatan. Khususnya yang berkaitan dengan tingginya harga obat di Indonesia.

Menurut Yahya, kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan KPK merupakan langkah penting untuk menekan harga obat agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia menilai kerja sama tersebut tidak hanya perlu berfokus pada penindakan, tetapi juga harus memperkuat aspek pencegahan korupsi.

“Saya mendukung langkah Menkes untuk menekan harga obat supaya bisa lebih murah," kata YZ, panggilan akrab Yahya Zaini dikutip Sabtu 14 Maret 2026. "Kerja sama tersebut kalau bisa tidak hanya berupa penindakan, tetapi yang juga lebih penting kerja sama di bidang pencegahan,” katanya menambahkan.

Politisi senior Golkar itu juga menyoroti salah satu penyebab utama mahalnya harga obat di Indonesia, yakni tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor. Ia menyebut sekitar 90 persen bahan baku obat di dalam negeri masih didatangkan dari luar negeri, terutama dari China dan India.

Menurutnya, ketergantungan terhadap impor membuat harga obat sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan dinamika global. Ketika nilai tukar dolar Amerika Serikat naik, harga bahan baku obat ikut meningkat dan berdampak langsung pada harga obat di dalam negeri.

“Jika harga dolar Amerika naik maka harga bahan baku juga meningkat, sehingga berdampak terhadap harga obat di dalam negeri. Seperti sekarang, dengan adanya perang di Timur Tengah nilai tukar rupiah terus meningkat, ini secara langsung akan berdampak terhadap harga bahan baku obat,” ujarnya.

Lebih lanjut, YZ pun mendorong pemerintah untuk mulai membangun kemandirian industri bahan baku obat di dalam negeri. Ia menilai kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sangat diperlukan untuk mendorong riset dan pengembangan sektor farmasi nasional.

Kerja sama tersebut, lanjutnya, perlu melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Kita tidak boleh tergantung selamanya kepada bahan baku impor, sudah saatnya dilakukan inovasi melalui riset dan pengembangan yang serius. Kita harus menjadi bangsa yang mandiri di bidang obat-obatan dan bahan baku obat,” ucap Legislator asal Dapil Jatim 8 itu.

Selain itu, YZ juga menilai kebijakan pajak terhadap bahan baku obat impor perlu dievaluasi. Menurutnya, pajak yang terlalu tinggi justru berpotensi membuat harga obat semakin mahal bagi masyarakat.

“Untuk menekan harga obat juga perlu diperhatikan pajak bahan baku obat impor tidak boleh tinggi. Bahkan kalau perlu ditekan sekecil mungkin untuk melindungi masyarakat,” katanya.