RRI.CO.ID, Jakarta - Dirjen Bina Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo menanggapi adanya pernyataan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Penundaan tersebut akibat situasi konflik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran, AS, dan Israel.

Ia mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut. Menurutnya, dinamika konflik yang terjadi di Timur Tengah memang menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan.

"Kami mohon doa dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan musim haji tahun ini berjalan lancar. Memang saat ini ada isu keamanan di kawasan Timur Tengah karena situasi konflik yang sedang terjadi," ujarnya saat menghadiri dialog Diseminasi dan Diskusi Publik Hasil Pemantauan Haji Inklusif, Hotel Best Western Cawang, Jakarta Timur, Jumat, 13 Maret 2026.

Ia menambahkan, pemerintah berharap eskalasi konflik tidak semakin meningkat sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat berlangsung dengan aman. Dengan demikian, seluruh jemaah haji Indonesia dapat menunaikan ibadahnya dengan tenang dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan selamat.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan konflik tersebut diperkirakan tidak akan mengganggu pelaksanaan ibadah haji 2026. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko.

"Dari saya untuk rute penerbangan kita serahkan ke maskapai. Saya melihat untuk potensi konflik tidak akan sampai ke Makkah-Madinah," katanya.

Ia memperkirakan konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi berlangsung cukup lama. Namun, menurutnya, dampaknya tidak akan sampai mengganggu aktivitas ibadah haji di dua kota suci tersebut.

Ia menyinggung kasus ribuan jemaah umrah yang sempat tertahan di Arab Saudi akibat rute penerbangan transit kawasan Teluk. "Antisipasi Kemenhaj harus memastikan jalur penerbangan dengan maskapai yang aman," ucapnya.