RRI.CO.ID, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menurunkan status kesiapsiagaan dari siaga 1 menjadi siaga 3. Penyesuaian ini dilakukan menjelang momentum Hari Raya Idulfitri guna menjaga kesiapan personel sekaligus memberi ruang cuti prajurit.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Donny Pramono memastikan, TNI AD tidak lagi melaksanakan siaga 1. Namun, seluruh personel tetap menjalankan siaga 3 sebagai bagian dari kesiapsiagaan menjelang perayaan Idulfitri.

“Kita sudah tidak melaksanakan siaga 1. Namun TNI AD tetap melaksanakan kegiatan siaga 3 karena akan ada momentum Hari Raya Idulfitri,” ujarnya di Mabesad, Kamis, 12 Maret 2026.

Ia menjelaskan, perubahan status tersebut dilakukan melalui tahapan kesiapsiagaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian dilakukan secara bertahap mulai dari siaga 1, kemudian siaga 2, hingga akhirnya diturunkan menjadi siaga 3.

“Siaga 1 merupakan apel gelar pasukan serta pengecekan perlengkapan alat utama sistem senjata yang dimiliki satuan. Kemudian siaga 2 merupakan peningkatan eskalasi kesiapsiagaan untuk menghadapi situasi tertentu,” ucapnya.

Ia menambahkan, status siaga 3 diberlakukan untuk menghadapi berbagai kegiatan menjelang momentum Hari Raya Idulfitri. Personel tetap disiagakan meskipun sebagian prajurit menjalani cuti Lebaran secara bergantian sesuai kebutuhan satuan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, istilah siaga 1 yang ditetapkan Panglima TNI merupakan istilah internal prajurit. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir menanggapi istilah tersebut.

“Teman-teman sekalian, siaga 1 itu bahasa prajurit. Tetapi orang bisa mengartikannya dalam bahasa politik,” katanya.

Sjafrie menjelaskan, status siaga 1 berarti prajurit harus memantau perkembangan situasi global, regional, dan nasional. Kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari geostrategi pertahanan negara.

“Jadi kesiapan yang dilakukan dari kita itu tidak ada pengaruhnya secara geopolitik. Tidak ada pengaruhnya terhadap geoekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, kesiapsiagaan tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga secara nasional. Menurutnya negara harus memastikan rakyat merasa aman dan nyaman dalam berbagai situasi.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Yang dibutuhkan masyarakat adalah rasa aman dan nyaman dari negara,” ucapnya.

Sjafrie menegaskan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari pengaturan kebijakan pertahanan nasional oleh pemerintah. Sementara Panglima TNI bertugas mengatur pelaksanaan operasional kesiapsiagaan di lapangan.