RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak pemerintah daerah bersinergi menjalankan program perumahan yang sangat berkeadilan. Menteri yang akrab disapa Ara menyebut program tersebut kini dipadukan dengan berbagai inisiatif baru demi kepentingan masyarakat.

“Mohon sinergi kita semua, seperti disampaikan Presiden Prabowo, apa yang terjadi hari ini tidak lepas dari pemerintahan sebelumnya. Bedanya, di zaman sekarang kita padukan dengan program-program lain,” ujar Menteri Ara dalam Rapat Koordinasi Program Perumahan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu, 25 Februari 2026.

Upaya integrasi dilakukan untuk memperkuat efektivitas pembiayaan serta perluasan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Kementerian PKP kini mengintegrasikan program Permodalan Nasional Madani (PNM) serta Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Ia juga memadukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta pemberian subsidi rumah pemerintah. Skema pembiayaan tersebut mencakup penurunan bunga rumah subsidi serta penambahan kuota penerima bagi masyarakat yang membutuhkan hunian.

Pemerintah juga memadukan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk melakukan penataan terhadap berbagai kawasan kumuh di daerah. Menteri Ara menegaskan bahwa mulai 2026 seluruh program perumahan wajib menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Tidak ada lagi lobi-lobi dari Pemda. Semua berbasis data BPS agar berkeadilan, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan di setiap kabupaten dan kota,” katanya.

Jajaran kementerian diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) guna menentukan lokasi prioritas dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Integrasi program perumahan diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi rakyat sekaligus mendorong kemandirian bagi seluruh warga negara Indonesia.

“Kami ingin semua program perumahan benar-benar mengurangi beban rakyat, karena tujuan akhirnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai bahwa program perumahan kementerian memiliki berbagai inovasi yang signifikan. Menurut Tito, terobosan tersebut mampu mengurangi angka kemiskinan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat maupun daerah.

“Program Kementerian Perumahan ini luar biasa, banyak terobosan-terobosan termasuk kemudahan kredit dan peluang pembangunan yang lebih besar. Selain mengentas kemiskinan, juga menaikkan derajat masyarakat, dan meningkatkan ekosistem ekonomi, pertumbuhan di daerah dan pusat,” ucap Mendagri.

Tito meminta kepala daerah memanfaatkan peluang besar itu demi menyukseskan pembangunan perumahan rakyat yang sudah menjadi agenda nasional. Sinergi pusat dan daerah harus berjalan maksimal agar setiap masyarakat dapat memiliki hunian yang sangat layak huni.

“Kami mohon rekan-rekan kepala daerah bisa menangkap betul peluang ini,” kata Tito.