KBRN, Jakarta: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menegaskan data kependudukan menjadi dasar utama pembangunan IKN. Data tersebut dihasilkan melalui pencatatan penduduk hasil kerja sama Otorita IKN dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Basuki menyebut pencatatan penduduk bukan sensus, melainkan pendataan seluruh penduduk tanpa pengecualian. “Semua penduduk dicatat, termasuk saya sendiri sebagai penduduk di IKN,” kata Basuki di Jakarta, Selasa (17/12/2025) malam.

Ia menekankan pembangunan IKN harus didukung data yang valid, faktual, dan kredibel. Basuki menyebut BPS sebagai lembaga resmi penyedia data nasional.

Basuki menyebut deliniasi wilayah IKN telah disepakati lintas lembaga dan pemerintah daerah. Pemerintah kini menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penetapan kode wilayah IKN.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pendataan dilakukan secara lengkap di seluruh wilayah IKN. Pendataan dilakukan karena deliniasi IKN baru tidak memungkinkan penggunaan metode survei sampel.

“Kalau ingin mengetahui jumlah penduduk IKN, mau tidak mau harus pendataan lengkap,” ucap Amalia. Pendataan tersebut dilaksanakan berdasarkan nota kesepahaman BPS dan Otorita IKN.

Dalam kegiatan tersebut diluncurkan dua publikasi kependudukan IKN. Publikasi itu yakni PPIKN 2025 dan Buklet Potret Kependudukan IKN 2026 Pembangunan Berkelanjutan.

Kedua publikasi menjadi rujukan utama bagi seluruh pihak yang terlibat membangun IKN. Data di dalamnya mencakup enam kelompok indikator kependudukan.

Pendataan mencakup lebih dari 4.500 kepala keluarga di 54 kelurahan dan tujuh kecamatan. Pencacahan dilakukan oleh lebih dari 840 petugas lapangan.

Amalia menegaskan pendataan dilakukan dengan prinsip tidak ada penduduk terlewat. “Kami bertekad seluruh penduduk IKN tercatat,” kata Amalia.