RRI.CO.ID, Nabire - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Papua Tengah (PGGPT) Pdt. Dr. Yance Nawipa M.Th kepada RRI Jumat 20 Februari 2026 mendesak Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya untuk segera mengambil langkah konkret, cepat, dan terukur dalam menyelesaikan persoalan tapal batas Kapiraya Deiyai - Mimika.

“Sehubungan dengan situasi yang berkembang terkait persoalan tabal batas antara kabupaten Deiyai dan Kabupaten Mimika, memperhatikan adanya ketegangan yang berpotensi menimbulkan korban dari ketua belah pihak.

"Kami mendorong rekonsiliasi damai atas konflik yang terjadi antara Suku Mee dan Suku Kamoro di wilayah Kapiraya. Saya menilai konflik tersebut dipicu oleh persoalan pendulangan emas yang menjadi klaim batas wilayah adat antar dua suku," tegasnya.

Menurutnya batas wilayah adat antara kedua suku sejatinya sudah jelas dan diakui secara turun-temurun. Karena itu, solusi awal yang harus ditempuh adalah kesadaran dari masing-masing pihak untuk duduk bersama dan menyelesaikan persoalan secara adat tanpa saling menyalahkan pihak lain.

“Jika konflik sudah berkembang dan sulit dikendalikan, lanjut kata Yance Nawipa bahwa keterlibatan aparat keamanan diperlukan sebatas memfasilitasi proses perdamaian agar tidak terjadi kekerasan berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta Pemrintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten agar turut berperan aktif, dan lebih khususnya Pemerintah Kabupaten Deiyai dan Mimika, karena konflik tersebut melibatkan masyarakat di wilayah kedua kabupaten.

"Saya mengingatkan bahwa. konflik berkepanjangan hanya akan membawa kerugian besar bagi kedua suku, dan Sebagai solusi jangka panjang, mengusulkan agar pemerintah daerah dan provinsi dapat menyusun regulasi khusus berupa perda, perdasi, atau perdasus yang mengatur pendulangan emas rakyat secara terbatas. Dan wilayah emas tersebut sebaiknya dikelola oleh masyarakat adat setempat tanpa melibatkan investor besar," tutup Yance Nawipa.