RRI.CO.ID,Merauke -Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indoenesia melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua Selatan dalam rangka Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Audiensi kunjungan kerja dari kedua kementerian sekaligus itu sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada daerah,  terkhusus Pemerintah Provinsi Papua Selatan  sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinand Kainakaimu dalam sambutannya ketika membuka audiensi bersama Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI Askolani, SE, M.A, dan Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri, di Merauke Selasa 10 Februari 2026.

“ Momen ini menjadi momen yang sangat istimewa dan harus dipergunakan sebaik-baiknya oleh kita semua pada hari ini. karena yang hadir ini adalah bapak-bapak yang menentukan bagaimana kita bisa bersama-sama, seiring, satu komando dengan Jakarta sehingga semuanya bisa berjalan baik,” ungkap Sekda Ferdinand.

Dikatakan sebagai provinsi baru, pihaknya sangat membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat, ibarat seorang anak yang baru belajar berjalan tentunya memerlukan tuntunan dan banyak energi dari orang tuanya. Kalau orang tuanya melepas, kemudian mengurangi alat bantu maka anak itu tidak bisa berjalan lebih cepat begitulah kira-kira,” ucapnya.

Provinsi papua selatan yang terdiri dari empat kabupaten/kota yang rata-rata PAD masih sangat kecil, kecuali merauke tapi kabupaten-kabupaten lain termasuk provinsi papua selatan masih tergantung penuh dari Transferan Pusat itu menjadi kelemahan kami yang mendasar sehingga dalam kami menjawab tuntutan dan pembangunan di wilayah tanah papua khususnya di papua selatan memang agak berat. “ Kami perlu dituntun dan dibimbing tanpa harus mengurangi energi oleh karena itu provinsi papua selatan bersatu tekad dengan kami meningkatkan kinerja dengan memacu segala macam yang amanatkan. “  Terbukti hari ini kami mematahkan kutukan atas Transferan Dana Otsus yang kurang lebih 24 tahun bisa terwujud pada tahun 2026 kita transferan masuk di bulan februari awal bulan, kita mematahkan kutukan yang begitu lama ini membuktikan bahwa papua selatan harus berusaha lebih bagus lagi.

“Dengan kehadiran bapak direktur jenderal perimbangan keuangan dan juga sekretaris jenderal pindah keuangan daerah dari kementerian dalam negeri dan keuangan kiranya akan membantu kami dan mungkin kami akan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada kabupaten kota untuk silahkan berkomunikasi. intinya kami provinsi memiliki tugas utama adalah melaksanakan fungsi koordinasi yang efektif dan maksimal supaya kami tidak mau menjadi provinsi yang tertinggal,” ujarnya.

Sekda menyampaikan apresiasi kepada kedua kementrian yang sudah meninjau secara langsung progress pembangunan yang dilakukan di Pemerintahan Provinsi Papua Selatan dan berharap kunjungan ini memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan Masyarakat setempat.