RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera menggelontorkan anggaran untuk menjalankan Program Desa Berdaya. Dana yang disalurkan ke setiap desa dipastikan tidak sama karena disesuaikan dengan jumlah keluarga miskin ekstrem di masing-masing wilayah.

Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, besaran dana yang diterima desa tidak seragam. Sebagian desa bahkan memperoleh lebih dari Rp1 miliar, meski mayoritas berada di kisaran Rp300 juta hingga Rp500 juta.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan skema penyaluran anggaran tersebut disusun berdasarkan jumlah keluarga miskin ekstrem di masing-masing desa. Pemerintah daerah tidak menetapkan besaran bantuan secara langsung.

“Yang menentukan berapa anggaran yang didapatkan desa itu tergantung seberapa banyak keluarga miskin ekstremnya,” jelas Iqbal, Kamis, 12 Maret 2026.

Ia mengatakan, Program Desa Berdaya dijalankan melalui dua pendekatan intervensi, yakni intervensi pada tingkat desa dan intervensi langsung kepada keluarga miskin ekstrem. Untuk intervensi tingkat desa, pemerintah menetapkan alokasi maksimal Rp500 juta per desa. Dana ini bersifat tetap bagi desa yang masuk dalam program.

“Sementara itu, intervensi berbasis keluarga bergantung pada jumlah keluarga miskin ekstrem di desa tersebut. Semakin banyak jumlah keluarga miskin ekstrem, semakin besar pula dukungan yang diberikan,” kata Iqbal.

Ia mencontohkan salah satu desa di Kabupaten Bima yang memiliki sekitar 250 kepala keluarga dalam kategori miskin ekstrem. Dengan pendekatan tersebut, besaran bantuan dihitung berdasarkan jumlah keluarga yang membutuhkan.

“Kita berharap, melalui skema ini Program Desa Berdaya dapat lebih tepat sasaran serta mampu mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di tingkat desa,” ujarnya.

Tahun ini, pemerintah provinsi menargetkan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya Transformatif dengan sasaran 106 desa prioritas dan 40 desa berdaya. Program tersebut juga diperkuat dengan dukungan 144 tenaga pendamping yang akan mendampingi 7.250 kepala keluarga.