RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) menyiapkan langkah tegas untuk mengendalikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terus meningkat. Salah satu upaya yang diusulkan adalah pembekuan Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT) bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran lebih dari lima tahun.

Kepala Bidang Pelayanan, Penagihan dan Penyuluhan BKD Kota Mataram, Ahmad Amrin, menjelaskan bahwa nilai tunggakan PBB mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2010, total piutang PBB tercatat sekitar Rp36 miliar dan hingga 2025 meningkat menjadi Rp41 miliar.

“Ada tambahan sekitar Rp5 miliar dalam lima tahun terakhir. Ini tidak bisa kita biarkan karena piutang PBB terus bertambah dan perlu dikendalikan,” ujarnya Kamis, 12 Maret 2026.

Menurut Amrin, pembekuan SPT akan diterapkan kepada wajib pajak yang tidak mengurus atau membayar kewajiban pajaknya selama lima tahun berturut-turut. Kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan piutang pajak daerah yang dinilai perlu ditertibkan.

“Dari tahun 2010 sampai 2025 ada objek pajak yang tidak pernah diurus. Ini juga menjadi temuan BPK sehingga harus kita selesaikan,” katanya.

Saat ini BKD tengah menyusun daftar wajib pajak yang masuk kategori tunggakan di atas lima tahun. Daftar tersebut akan diajukan kepada pimpinan daerah untuk mendapat persetujuan sebelum kebijakan diberlakukan. Pemerintah daerah menargetkan mekanisme pembekuan SPT dapat diterapkan mulai tahun 2026 sebagai bagian dari upaya penataan penerimaan daerah dari sektor pajak.

Amrin menambahkan, pembekuan SPT akan berdampak langsung pada status objek pajak sehingga tidak dapat diperjualbelikan sebelum kewajiban pajak dilunasi.

“Kalau disegel secara fisik tidak bisa, tetapi hak untuk mendapatkan penetapan pajaknya bisa kita hentikan dulu. Jika tunggakan dibayar, maka blokirnya kita cabut,” jelasnya.