RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah pusat menyiapkan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai daerah percontohan nasional dalam implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor ekonomi kreatif. Kesepakatan ini muncul dalam pertemuan antara Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Kantor Kementerian Ekonomi Kreatif, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk rencana kerja sama penyaluran pembiayaan melalui Bank NTB Syariah. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan daerahnya siap menjadi laboratorium kebijakan bagi pengembangan skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

“Jika skema pembiayaan ekonomi kreatif ini berjalan baik di NTB, modelnya bisa direplikasi secara nasional,” kata Iqbal.

Menurutnya, ekonomi kreatif menjadi sektor masa depan yang berpotensi menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus membuka peluang kerja bagi generasi muda.

Salah satu skema yang dibahas dalam pertemuan itu adalah KUR berbasis kekayaan intelektual. Melalui skema ini, pelaku usaha kreatif dapat memperoleh akses pembiayaan dengan mempertimbangkan aset tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, karya digital, hingga produk kreatif yang telah terdaftar.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pemerintah melihat NTB memiliki potensi kuat untuk menjadi daerah percontohan nasional dalam pembiayaan ekonomi kreatif.

“NTB memiliki visi yang jelas dalam pengembangan ekonomi kreatif. Karena itu kami menilai NTB tepat menjadi role model implementasi KUR ekonomi kreatif,” ujarnya.

Melalui skema tersebut, pelaku usaha kreatif yang telah melalui proses kurasi berpeluang memperoleh pembiayaan hingga ratusan juta rupiah. Kekayaan intelektual yang dimiliki pelaku usaha juga dapat menjadi faktor pendukung dalam penilaian kredit.

Selain pembiayaan, pertemuan itu juga membahas penguatan ekosistem ekonomi kreatif di NTB. Pemerintah daerah mendorong pengembangan event kreatif berbasis intellectual property (IP) agar daerah tidak hanya menjadi penyelenggara acara, tetapi juga mampu melahirkan kreator event yang memiliki kekayaan intelektual sendiri.

Iqbal juga memaparkan arah pembangunan NTB yang ke depan tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata. Pemerintah daerah, kata dia, mendorong integrasi pariwisata dengan ekonomi kreatif, teknologi digital, energi terbarukan, dan konektivitas internasional.

Dalam kerangka itu, pengembangan kawasan Mandalika diarahkan tidak hanya sebagai pusat event olahraga dan pariwisata, tetapi juga sebagai pusat ekosistem ekonomi digital.

Salah satu gagasan yang dibahas adalah pembangunan pusat data di kawasan timur Indonesia yang didukung energi baru terbarukan, termasuk pemanfaatan energi surya yang potensinya besar di NTB.

“Pengembangan Mandalika ke depan tidak cukup hanya dengan hotel dan event olahraga. Kita harus membangun ekosistem ekonomi digital yang bisa menghidupkan aktivitas ekonomi sepanjang tahun,” kata Iqbal.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, mulai dari pengembangan talenta, pembiayaan, hingga infrastruktur digital. Jika model ini berjalan, NTB berpeluang menjadi contoh nasional dalam pengembangan ekonomi kreatif yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi.