RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berpeluang menjadi percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu. Tawaran itu disampaikan Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf saat menerima Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Jakarta, Senin, 9 Maret 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Sosial menyatakan keinginannya menjadikan NTB sebagai model kolaborasi pusat dan daerah dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Men mengatakan pemerintah tengah melakukan pembenahan mendasar dalam sistem data bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sistem baru itu menempatkan Badan Pusat Statistik sebagai wali data nasional agar data penerima bantuan sosial lebih akurat.

“Ini arahan langsung Bapak Presiden agar data bantuan sosial benar-benar valid. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan,” kata Saifullah Yusuf.

Selain pembenahan data, Kemensos juga memaparkan program Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang berasal dari kelompok desil satu dalam basis data sosial nasional.

Seluruh kebutuhan siswa mulai pendidikan, asrama, pakaian, makan hingga layanan kesehatan akan ditanggung negara. Selain pendidikan formal, para siswa juga akan mendapat pembinaan karakter dan keterampilan. Bagi yang berprestasi, pemerintah menyiapkan jalur beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Kemensos juga memaparkan program pembangunan kampung nelayan terpadu yang telah mulai dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, bagi sekitar 100 keluarga nelayan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan kunjungannya ke Kemensos selain bersilaturahmi juga untuk mengundang Menteri Sosial menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 April mendatang. Dalam pertemuan itu, Iqbal memaparkan tiga prioritas pembangunan NTB: pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata.

Menurut dia, pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama karena NTB masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. “Saat ini NTB masih memiliki sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan hampir 114 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem,” kata Iqbal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan program Desa Berdaya yang menyasar desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Setiap tahun sekitar 40 desa mendapat pendampingan khusus untuk memastikan intervensi program berjalan berbasis data yang akurat.

Intervensi dilakukan pada dua level. Pada level keluarga, setiap kepala keluarga miskin ekstrem mendapat dukungan sekitar Rp7 juta untuk mengembangkan usaha produktif, seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayuran, atau pengembangan greenhouse yang dapat menyuplai kebutuhan program makan bergizi gratis.

Sementara pada level desa, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp500 juta untuk mengatasi hambatan struktural, seperti pembangunan jalan tani, perbaikan rumah tidak layak huni, dan penyediaan infrastruktur dasar.

Iqbal juga meminta agar keluarga yang sedang mendapatkan intervensi program pemberdayaan tidak langsung dikeluarkan dari bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). “Idealnya mereka tetap mendapatkan bantuan sosial setidaknya selama satu tahun masa intervensi, agar memiliki waktu untuk benar-benar mandiri secara ekonomi,” ujarnya.

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Sosial menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB. Ia bahkan menyatakan komitmennya untuk hadir dalam Musrenbang NTB.

Pada kesempatan itu, Kemensos juga akan menggelar bakti sosial operasi katarak bagi 500 warga NTB, sekitar 350 pasien di Pulau Lombok dan 150 pasien di Pulau Sumbawa.

Selain itu, Kemensos menyatakan kesiapan membantu pembangunan dua lokasi kampung nelayan di NTB. Setiap kawasan dirancang berdiri di atas lahan sekitar satu hektare dan akan menampung sekitar 100 unit rumah nelayan lengkap dengan fasilitas sosial, tempat ibadah, serta ruang bermain anak.

“Untuk NTB saya sangat antusias. Saya ingin NTB menjadi percontohan dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu,” kata Saifullah Yusuf.

Gubernur Iqbal menyatakan pemerintah daerah siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di daerahnya.

“Apapun program Kementerian Sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, NTB siap menjadi bagian dari solusi,” ujarnya.