RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memantau keberadaan warganya di kawasan Timur Tengah menyusul memanasnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan sedikitnya 10 warga asal NTB terdeteksi berada di Iran, salah satu wilayah yang terdampak langsung ketegangan geopolitik tersebut.

“Berdasarkan komunikasi saya dengan para duta besar, hampir di semua negara Teluk itu ada warga NTB. Termasuk di Iran ada sekitar 10 orang,” kata Iqbal di Mataram, Minggu, 8 Maret 2026.

Iqbal mengatakan data tersebut diperoleh dari komunikasi dengan sejumlah duta besar Republik Indonesia yang bertugas di kawasan Timur Tengah. Informasi keberadaan warga NTB itu telah disampaikan kepada perwakilan diplomatik Indonesia untuk dipantau lebih lanjut.

Menurut dia, hampir di seluruh negara Teluk terdapat warga NTB yang tinggal maupun bekerja, baik sebagai pekerja migran, mahasiswa, maupun pekerja profesional.

Pemprov NTB, kata Iqbal, telah menitipkan perlindungan warga tersebut kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di masing-masing negara.

Ia memastikan seluruh perwakilan Indonesia di kawasan tersebut telah menyiapkan rencana kontinjensi untuk melindungi warga negara Indonesia jika situasi keamanan memburuk. Rencana itu mencakup berbagai skenario, mulai dari peningkatan kewaspadaan, pengumpulan warga di titik aman, hingga kemungkinan evakuasi jika konflik meningkat.

“Sudah ditentukan dalam situasi seperti apa mereka harus berhenti bekerja, kapan harus berkumpul, dan dalam kondisi seperti apa harus melakukan evakuasi. Semua sudah ada parameternya,” ujarnya.

Situasi keamanan di Timur Tengah sendiri kembali memanas sejak akhir Februari 2026 setelah eskalasi militer antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, yang berdampak pada penutupan ruang udara dan gangguan penerbangan di sejumlah negara kawasan Teluk.

Meski demikian, Iqbal mengakui mobilitas warga di luar negeri cukup dinamis sehingga data keberadaan mereka tidak selalu sepenuhnya akurat. Karena itu, pemerintah daerah meminta masyarakat segera melapor jika memiliki anggota keluarga di luar negeri yang belum tercatat dalam data perwakilan Indonesia.

“Kalau ada keluarga di luar negeri yang belum terdata, segera laporkan agar bisa dimasukkan dalam pemantauan,” kata Iqbal.

Ia juga mengimbau warga NTB memanfaatkan hotline yang telah diumumkan pemerintah untuk melaporkan informasi terkait keluarga mereka di kawasan Timur Tengah.