RRI.CO.ID, Mataram - Di tengah meningkatnya ketegangan konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan seluruh warga NTB yang berada di kawasan Timur Tengah dalam kondisi aman. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB yang juga Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan jemaah umrah asal NTB.

“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB serta kementerian terkait. Sampai saat ini, tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik,” ujar Khalik di Mataram, Selasa, 3 Maret 2026.

Berdasarkan data resmi dari laman CNC.BP2MI.go.id yang dikelola Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tercatat 155 PMI asal NTB bekerja di kawasan Timur Tengah. Rinciannya, 144 orang berada di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait.

Secara komposisi, 86 PMI berjenis kelamin laki-laki dan 69 perempuan. Mereka berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB, dengan Lombok Tengah tercatat sebagai daerah asal terbanyak, disusul Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Barat, dan Kota Mataram.

Mayoritas PMI bekerja pada sektor jasa, termasuk layanan personal dan domestik. Sebagian lainnya tersebar di sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, kesehatan dan sosial, pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi.

Menurut Ahsanul Khalik, seluruh PMI tersebut berada di luar zona terdampak langsung konflik dan dalam pemantauan perwakilan RI sesuai wilayah penempatan.

“Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI setempat. Sejauh ini dilaporkan dalam kondisi baik,” katanya.

Selain PMI, Pemprov NTB juga memantau keberadaan jemaah umrah asal NTB yang saat ini berada di Arab Saudi. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umrah Provinsi NTB per 2 Maret 2026, sebanyak 1.415 jemaah telah diberangkatkan sejak 19 Februari melalui Lombok International Airport.

Dari jumlah tersebut, 43 jemaah telah kembali ke Indonesia. Sementara 1.372 lainnya masih berada di Arab Saudi dan menjalankan ibadah sesuai jadwal program umrah, dengan masa tinggal rata-rata 9–12 hari.

Kepulangan jemaah dijadwalkan mulai 7 Maret 2026. Pemerintah daerah berharap seluruh proses berjalan lancar tanpa terdampak eskalasi konflik.

“Kami doakan kepulangan jemaah berjalan aman dan sesuai jadwal,” ujar Ahsanul.

Pemprov NTB memastikan seluruh warga NTB di Timur Tengah berada dalam sistem perlindungan negara melalui KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait.

Pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme koordinasi cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang memerlukan langkah perlindungan lanjutan. Khalik mengimbau keluarga PMI dan jemaah umrah di NTB tetap tenang serta hanya merujuk pada informasi resmi pemerintah.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Namun hingga kini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas,” katanya.