‎RRI.CO.ID, Mataram - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan terus membenahi pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyerap berbagai masukan dari daerah. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah itu berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

‎Juru Bicara BGN, Dian Fatwa saat ditemui di Mataram, mengatakan pihaknya aktif mengumpulkan informasi dari berbagai pihak di daerah, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB). Informasi tersebut diperoleh dari jaringan koordinator program MBG hingga masukan dari media.

‎“Dari situ kita bisa melihat apa saja yang perlu diperbaiki,” ujar Dian, Jumat, 13 Maret 2026.

‎Menurutnya, laporan dari lapangan menjadi bahan penting bagi BGN untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG yang kini dijalankan di berbagai daerah.

‎“Evaluasi ini penting agar pelayanan dalam program MBG semakin baik dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran,” kata Dian.

‎Selain memastikan manfaat gizi bagi masyarakat, BGN juga menekankan bahwa program MBG harus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Salah satu caranya melalui keterlibatan pemasok bahan pangan lokal dalam operasional dapur program tersebut.

‎Setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kata Dian, diwajibkan melibatkan sedikitnya 15 pemasok bahan pangan. Kebijakan ini dimaksudkan agar rantai pasok tidak dikuasai oleh satu pihak saja.

‎“Tidak boleh ada dominasi atau monopoli dari satu supplier,” ujarnya.

‎BGN berharap skema tersebut tidak hanya memperkuat kualitas layanan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal di sekitar dapur MBG.