RRI.CO.ID, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berupaya mengoptimalkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dengan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan program nasional. Hal ini di katakan oleh Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere pada Senin, 9 Maret 2026.

Ia mengatakan, keterbatasan alokasi anggaran dalam APBD menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk aktif mengakses program-program yang tersedia di kementerian. Menurutnya, langkah yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) adalah dengan menyinkronkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.

“Perlu kita ketahui bahwa alokasi anggaran kita di APBD itu terbatas. Oleh karena itu, upaya Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh pimpinan SKPD adalah bagaimana mendapatkan dukungan anggaran dari program-program pemerintah pusat yang ada di kementerian,” kata Ali Baham Temongmere.

Ia menjelaskan, sinkronisasi dilakukan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), termasuk penyelarasan program prioritas daerah dengan agenda nasional.

“Sehingga kita sinkronkan antara RPJMD kita dengan RPJMN. ‘Asta Cita’ kita sinkronkan dengan ‘Asta Diri’, supaya kemudian ada program-program jangka nasional yang bisa kita dapatkan,” ujarnya.

Sekda juga meminta para pimpinan OPD segera menindaklanjuti arahan Gubernur Papua Barat setelah pertemuan dengan sejumlah menteri di tingkat pusat. Ia menegaskan pentingnya menyiapkan proposal serta data pendukung yang lengkap agar usulan daerah dapat dipertimbangkan pemerintah pusat.

Koordinasi tersebut, kata dia, akan dipimpin oleh Kepala Bappeda Papua Barat untuk memastikan setiap OPD menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan, termasuk pembaruan data terkait Dana Alokasi Umum (DAU).

Ali Baham Temongmere berharap, langkah tersebut dapat memperkuat peluang Papua Barat memperoleh tambahan dukungan anggaran pusat untuk berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan program prioritas lainnya di daerah.