RRI. CO. ID, Manokwari - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan menghimpun data seluruh pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data.
Kepala BPS Papua Barat, Merry, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah serta seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Melalui sensus ini, BPS akan memotret struktur ekonomi daerah, termasuk klasifikasi usaha mulai dari mikro, kecil, menengah hingga usaha besar yang ada di Papua Barat.
Menurut Merry, sensus ekonomi akan mendata seluruh pelaku usaha yang bergerak di sektor ekonomi, kecuali sektor pertanian. Hal ini karena sektor pertanian sebelumnya telah didata melalui sensus pertanian yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
“Data yang akan dihimpun dari sensus ekonomi ini akan memotret seluruh pelaku usaha yang bergerak di sektor ekonomi, kecuali sektor pertanian karena sudah didata pada sensus pertanian sebelumnya,” ujar Merry, Selasa, 10 Maret 2026.
Ia menjelaskan, data yang dihimpun nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian daerah, termasuk perkembangan ekonomi digital serta ekonomi lingkungan di Papua Barat. Pelaksanaan sensus ekonomi ini juga dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
“Sensus ekonomi ini juga akan melihat struktur ekonomi daerah, klasifikasi usaha mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar, termasuk memotret perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan di Papua Barat,” ucapnya.
Selain sensus ekonomi, BPS juga secara rutin melaksanakan sejumlah survei nasional, di antaranya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk angka kemiskinan, serta Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang berkaitan dengan data ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan statistik tersebut, BPS terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dukungan dari gubernur, bupati serta seluruh jajaran pemerintah daerah dinilai penting agar pelaksanaan pendataan di lapangan dapat berjalan dengan baik.
“Kami terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pimpinan daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan jajarannya agar mendukung pelaksanaan kegiatan BPS sehingga data yang dihimpun benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Merry juga mengimbau masyarakat agar menerima kedatangan petugas BPS saat melakukan pendataan pada periode sensus ekonomi tersebut.
“Kami sangat berharap dukungan seluruh masyarakat di Papua Barat untuk menerima petugas BPS yang akan melakukan pendataan mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026, karena informasi yang diberikan masyarakat sangat penting untuk menghasilkan data berkualitas bagi perencanaan pembangunan,” ucapnya.