KBRN, Manado: Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kegelisahan global. Tidak lama setelah operasi Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro, Trump secara terbuka menyatakan ketertarikannya pada Greenland. Dalam pernyataan yang dikutip dari transkrip resmi Gedung Putih dan wawancara Trump dengan media internasional Amerika, ia menyebut Greenland sangat penting bagi keamanan nasional AS. Trump juga mengklaim wilayah tersebut dipenuhi kapal Rusia dan China, klaim yang hingga kini tidak disertai bukti terbuka. Dikutip dari analis keamanan Arktik di lembaga riset kebijakan luar negeri Amerika, narasi ancaman kerap digunakan untuk membingkai kepentingan strategis jangka panjang.
Respons keras datang dari Eropa. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan Greenland bukan untuk dijual dan setiap upaya tekanan Amerika Serikat terhadap wilayah tersebut berpotensi menghancurkan NATO. Pernyataan ini dikutip dari pernyataan resmi pemerintah Denmark yang disampaikan kepada parlemen dan forum diplomatik Eropa. Greenland sendiri merupakan wilayah otonom dengan hak menentukan nasib sendiri. Dikutip dari dokumen pemerintahan Greenland dan pernyataan para pemimpin lokal, masa depan politik mereka tidak boleh diputuskan oleh negara lain, terlebih dengan pendekatan koersif yang mengabaikan kedaulatan.
Di luar jalur diplomasi, suara budaya ikut menguat. Musisi Islandia Björk menyampaikan dukungan terbuka kepada masyarakat Greenland melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia menulis simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Greenland dan membandingkannya dengan sejarah Islandia yang lepas dari Denmark pada 1944 tanpa kehilangan bahasa dan identitas. Björk juga menyinggung gugatan hukum tahun 2024 terkait pemaksaan implan spiral kontrasepsi terhadap perempuan Greenland antara 1966 hingga 1970. Fakta ini, dikutip dari arsip pemerintah Denmark dan laporan organisasi hak asasi manusia internasional, memperlihatkan luka kolonial yang belum sepenuhnya sembuh.
Jika dirangkai, peristiwa di Venezuela dan wacana aneksasi Greenland menunjukkan pola yang konsisten. Amerika Serikat tampak selalu menemukan cara untuk mendorong ambisi teritorial presidennya, baik melalui operasi militer maupun tekanan politik. Dikutip dari analisis lembaga kajian hubungan internasional seperti Council on Foreign Relations dan Chatham House, pendekatan ini berisiko memicu instabilitas global dan merusak tatanan internasional berbasis hukum. Isu ini tidak lagi soal strategi atau logika politik semata. Ini soal siapa yang berhak menentukan masa depan suatu wilayah, dan siapa yang harus menanggung akibatnya.
(Sultan Jody Akbar)