KBRN, Malinau: Disampaikannya aspirasi terkait tuntutan percepatan pengesahan rencana undang-undang (RUU) tentang Masyarakat Adat dari 11 lembada adat di Kabupaten Malinau pada Minggu (26/10/2025) siang dalam sidang paripurna DPRD Malinau kepada DPR-RI disambut positif anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan asal daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara, Deddy Yevry Hanteru Sitorus.

Aspirasi terkait percepatan pengesahan RUU tentang masyarakat adat oleh DPR-RI yang disampaikan Kepala Lembaga Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau Paulus Belapang. Terdapat 10 ketua Lembaga Adat lainnya turut mendampinginya.

Deddy Yevry Hanteru Sitorus menilai, aspirasi para ketua Lembaga adat se Kabupaten Malinau sebuah penugasan bagi dirinya sebagai anggota DPR RI. “Yaitu tugas untuk memperjuangkan agar RRU Masyarakat Adat itu benar-benar berpihak pada komunitas Masyarakat adat,” kata Deddy Yevry hanterus Sitorus kepadaawak media.

Deddy Sitorus mengatakan, dalam aspirasi kelompok masyarakat adat se Kabupaten Malinau tersebut menilai dalam RUU masyarakat adat tersebut tidak saja upaya menjaga hutan dan kearifan local masyarakat.

Tetapi juga, lanjut pria yang disapa DS, bagaimana negara mengurus kehidupan rakyat yang berdiam disekitar hutan dengan kepentingannya.

“Khususnya yang terkait dengan bentuk hak-hak mereka sebagai Masyarakat adat,” terang polisi dari partai PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini.

Deddy Sitorus akan menerima komitmen tersebut dengan sekuat tenaga adan pikiran untuk memperjuangkan aspirasi komunitas masyarakat adat se Kabupaten Malinau. “Tapi kita semua tahu bahwa kepentingan hutan dan lingkungan itu pasti berbenturan dengan kepentingan negara, menghasilkan pajak, kepentingan korporasi dan menghasilkan profit (keuntungan),” tegasnya.

Karena itu, Deddy Sitorus menilai bahwa masyarakat perlu bersatu termasuk juga pemerintah daerah juga Bersatu agar memiliki nilai posisi tawar yang sama. Sehingga ada kemungkinan, kita bisa duduk dalam satu meja dalam kondisi yang setara.

“Tapi kalau semua diam, semua hanya menyerahkan kepada DPR, apalagi kalau dilakukan hanya orang per orang itu saya kira akan gagal. Jadi perlu sama-sama kita berjuang,” tukasnya.(*)