RRI.CO.ID, Malang - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat seiring eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi tersebut memicu kekhawatiran dampak global, termasuk terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Pakar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P., M.Hub.Int., Ph.D (cand.), menilai konflik yang terjadi bukan sekadar ketegangan militer sesaat, melainkan akumulasi rivalitas panjang yang berakar pada persoalan keamanan eksistensial antarnegara.

Menurtnya, hubungan Israel dan Iran selama ini berada dalam situasi saling mengancam secara fundamental. Dalam konsep keamanan ontologis, kedua negara sulit mencapai rasa aman selama masing-masing masih memandang pihak lain sebagai ancaman utama terhadap eksistensi negara.

“Iran adalah ancaman bagi Israel, begitu pula sebaliknya. Selama satu pihak merasa keberadaan pihak lain mengancam, rasa aman tidak akan pernah tercapai. Karena itu, konflik seperti ini cenderung terus berulang,” katanya, Rabu (4/3/2026).

Ia menjelaskan, eskalasi terbaru dipicu kebuntuan negosiasi nuklir antara Teheran dan Washington yang telah berlangsung sejak tahun sebelumnya. Dialog yang sempat berjalan kembali menemui jalan buntu hingga terjadi serangan terhadap fasilitas pengembangan nuklir Iran di tengah proses diplomasi.

Dion menyebut kebijakan Presiden Donald Trump tidak hanya dipengaruhi isu pengayaan nuklir yang dikhawatirkan berkembang menjadi senjata, tetapi juga pertimbangan keamanan sekutu Amerika di kawasan.

“Pertimbangannya bukan hanya soal nuklir, tetapi juga kekhawatiran terhadap keamanan sekutu Amerika di Timur Tengah, terutama Israel dan basis militer AS di kawasan,” jelasnya.

Meski demikian, ia meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa konflik ini akan berujung pada perang dunia. Menurutnya, proses menuju konflik global membutuhkan dinamika panjang dan kompleks. Informasi terkait dugaan keterlibatan negara besar seperti China, Rusia, maupun Korea Utara, kata dia, perlu diverifikasi secara cermat.

“Tidak semua eskalasi regional otomatis menjadi perang dunia. Prosesnya sangat kompleks dan melibatkan banyak variabel politik serta ekonomi,” ujarnya.

Dion juga menyoroti laporan penutupan Selat Hormuz sebagai perkembangan yang berpotensi memperparah situasi. Jalur tersebut merupakan salah satu rute distribusi minyak paling vital di dunia. Jika distribusi energi global terganggu, dampaknya dapat memicu lonjakan harga minyak dan mengguncang perekonomian internasional.

“Jika Selat Hormuz benar-benar ditutup, ekonomi global akan terdampak signifikan. Tekanan ekonomi pada negara-negara besar bisa memengaruhi arah kebijakan luar negeri mereka,” katanya.

Ia menyebut, Indonesia berpotensi merasakan dampak langsung terutama pada sektor energi dan pangan. Kenaikan harga minyak dunia dapat mendorong peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM), yang kemudian berimbas pada harga kebutuhan pokok dan inflasi.

“Jika harga BBM naik, efek berantainya akan terasa pada harga bahan pokok. Inflasi menjadi risiko yang sulit dihindari,” ujarnya.

Terkait sikap pemerintah Indonesia, Dion menilai tawaran mediasi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto perlu dipertimbangkan secara matang. Dalam teori resolusi konflik, mediasi umumnya dilakukan setelah kekerasan mereda.

“Secara teori, mediator hadir ketika kekerasan berhenti. Jika pertempuran masih berlangsung, tawaran mediasi akan sulit efektif,” katanya.

Ia juga mendorong Indonesia mengevaluasi posisi diplomatiknya dalam forum internasional yang berfokus pada perdamaian. Menurutnya, kredibilitas lembaga internasional harus tercermin dari konsistensi antara komitmen dan tindakan para anggotanya.

Sebagai langkah strategis, Dion menyarankan Indonesia mengambil sikap diplomatik yang tegas terhadap pelanggaran hukum internasional.

“Indonesia tidak boleh takut bersikap tegas. Jika hukum internasional terus diabaikan, bukan tidak mungkin negara lain akan menjadi korban berikutnya,” pungkasnya.