RRI.CO.ID, Ponorogo - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan sejumlah catatan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Ponorogo. Beberapa catatan itu di antaranya meminta yayasan untuk lebih meningkatkan kualitas.
Termasuk mendorong yayasan untuk mengurus sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) sebelum mengoperasikan dapur SPPG. Serta memberdayakan masyarakat dan UMKM lokal pada program makan bergizi gratis (MBG).
Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Enny Indarti mengatakan, saat melakukan sidak di Ponorogo, ditemukan beberapa yayasan dapur SPPG melibatkan UMKM dari luar Ponorogo. Hal itu menurut Enny tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 115.
"Lebih ke peningkatan kualitas dan memberdayakan masyarakat lokal. Karena dari sebagian yang kami sidak, ada yang UMKMnya dari Madiun, ada yang tenaga kerjamya dari Madiun, itu kan tidak sesuai dengan Perpres 115. Karena semangatnya Perpres 115 itu adalah memberdayakan masyarakat dan UMKM lokal dengan catatan tetap mengutamakan keamanan pangan," ujarnya saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) di aula Bapperida Ponorogo, Rabu (11/3/2026).
Pada sisi lain, BGN juga menemukan ada dapur SPPG di Bumi Reog yang memasak kue tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsanya. Hal itu menurut Enny tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
"Itu kan tidak sesuai SOP. Lalu kue dari suplayer juga tidak dikasih expirednya. Yang seperti itu lah yang kita lakukan mitigasi," jelasnya.
Sementara itu Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengaku akan segera menindaklanjuti catatan yang disampaikan BGN dengan memberikan pengarahan kepada yayasan, mitra dan kepala SPPG di wilayah Bumi Reog. Termasuk meningkatkan kualitas pangan serta mengutamakan tenaga kerja dan UMKM lokal.
"Kita siapkan satgas di setiap kecamatan. Harapannya ke depan bagi yang baru persiapan membuka dapur SPPG, satgas itu nanti mengetahui proses perekrutan tenaga kerja. Kita akan berikan pengarahan, jadi nanti tidak ada lagi tenaga kerja dari luar Ponorogo. Termasuk untuk pangan lokal ya dari Ponorogo, kecuali kondisinya menipis baru boleh mengambil dari luar," ungkapnya.
Disisi lain, bunda Lisdyarita- sapaan akrabnya juga meminta yayasan, mitra dan kepala SPPG patuh terhadap SOP yang berlaku. Dengan begitu, program MBG di wilayah Ponorogo dapat berjalan aman dan lancar.