RRI CO.ID,Lhokseumawe - Pemerintah Philippines mulai menerapkan kebijakan empat hari kerja dalam seminggu bagi instansi pemerintah sebagai upaya menghemat energi dan menekan biaya operasional negara.

Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 9 Maret 2026, di mana sejumlah kantor pemerintahan di Philippines diminta menyesuaikan pola kerja guna mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada sektor energi global.

Informasi ini dikutip dari unggahan akun media sosial Folkative, yang menyebutkan bahwa pemerintah Filipina memberlakukan sistem kerja empat hari untuk menghemat penggunaan energi di kantor pemerintahan.

Dalam kebijakan tersebut, sejumlah langkah efisiensi juga diterapkan, seperti pengurangan penggunaan listrik di kantor pemerintah, pembatasan perjalanan dinas yang tidak mendesak, serta penghentian sementara kegiatan operasional yang dapat dilakukan secara daring.

Sementara itu, sektor swasta di negara tersebut diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan sistem kerja dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Telecommuting Act, yang memungkinkan perusahaan menerapkan sistem kerja jarak jauh atau fleksibel bagi karyawannya.

Beberapa penelitian akademik juga menunjukkan bahwa sistem kerja fleksibel, termasuk pengurangan hari kerja, dapat membantu menekan konsumsi energi. Studi dalam bidang Energy Policy menyebutkan bahwa pengurangan mobilitas pekerja dan penggunaan fasilitas kantor berpotensi menurunkan konsumsi listrik serta emisi karbon secara signifikan.

Penelitian lain dalam jurnal Environmental Economics juga menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan hari kerja dapat meningkatkan efisiensi energi nasional, terutama di negara dengan tingkat mobilitas pekerja yang tinggi.

Meski demikian, kebijakan ini masih menuai beragam tanggapan di masyarakat. Sebagian pihak menilai langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi energi, sementara yang lain mempertanyakan dampaknya terhadap produktivitas serta kesenjangan antara sektor pemerintah dan masyarakat umum.

Pemerintah Filipina sendiri menyatakan kebijakan ini akan terus dievaluasi untuk melihat dampaknya terhadap efisiensi energi, produktivitas kerja, serta stabilitas ekonomi nasional.