KBRN, Kaimana : Pelaksanaan tes online bagi 470 peserta Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahap II Tahun 2024 di Kabupaten Kaimana mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Papua Barat, Nur Hasan.

Dalam arahannya saat meninjau pelaksanaan tes, Nur Hasan menegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kaimana telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya terkait pemberian kesempatan kepada tenaga honorer untuk mengikuti seleksi secara objektif dan terbuka.

“Undang-undang ini menegaskan tidak ada lagi dikotomi antara PNS dan P3K. Semuanya disebut Aparatur Sipil Negara. Perbedaannya hanya pada mekanisme kontrak, tetapi kedudukannya sama sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik,” ujar Nur Hasan

Menurutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana telah memperlihatkan komitmen kuat untuk menyiapkan ASN yang profesional dan berkualitas. Ditambahkannya, langkah ini merupakan impian besar pemerintah daerah agar pelayanan publik di Kaimana semakin baik dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Yang menjalankan kebijakan dan pelayanan publik itu adalah ASN. Karena itu, Bupati dan Wakil Bupati jauh-jauh hari menyiapkan ASN yang profesional. Hari ini adalah bagian dari ikhtiar itu,” tuturnya.

Nur Hasan juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta tes CASN agar mengikuti proses seleksi ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan tetap menjaga integritas.

“Jika Tuhan mengizinkan dan kalian nantinya menjadi ASN, jadilah ASN yang memiliki jati diri, tidak ikut-ikutan pada hal yang tidak baik. Ingat, tugas seorang ASN hanya satu: memberikan pelayanan publik secara berkualitas,” pesannya.

Ia meyakini bahwa usaha dan niat baik seluruh peserta akan mendapatkan hasil terbaik. “Ikhtiar yang kuat tidak akan mengkhianati hasil. Saya yakin peserta di Kaimana adalah orang-orang yang baik, pekerja keras, dan akan memberikan yang terbaik demi masyarakat.”

Pelaksanaan tes online CASN tahap II di Kaimana berjalan tertib dan lancar dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.