RRI.CO.ID, Jember - Eskalasi konflik bersenjata antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel mulai berdampak pada sektor perjalanan ibadah.
Pemerintah meminta penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah (PPIHU) meningkatkan koordinasi, serta menunda keberangkatan jemaah hingga situasi di Timur Tengah kembali kondusif.
Kepala Kementerian Haji dan Umrah Jember, Nur Sholeh, mengatakan imbauan tersebut disampaikan secara resmi setelah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di Arab Saudi.
“Bagi jemaah yang masih akan berangkat diimbau menunda keberangkatan sampai benar-benar kondusif. Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Tanggung jawab komunikasi kepada jemaah umrah berada pada travel yang memiliki izin resmi sebagai PPIHU. Karena itu, seluruh biro perjalanan diminta aktif berkoordinasi dengan otoritas pemerintah.
Terkait jumlah jemaah asal Jember yang saat ini berada di Arab Saudi, Nur Sholeh menyebut belum ada laporan resmi di tingkat daerah.
Hal itu karena data keberangkatan umrah tercatat langsung melalui sistem nasional, bukan melalui kantor kabupaten/kota.
“Data jemaah tercatat melalui aplikasi SIMPU, sehingga jumlah keberangkatan tidak dilaporkan langsung ke kami di daerah. Sampai sekarang belum ada laporan resmi terkait jemaah yang terdampak,” katanya.
Meski demikian, komunikasi terus dilakukan melalui jalur sektoral, termasuk dengan KJRI dan KBRI di Arab Saudi.
Perkembangan situasi dipantau melalui Konjen Jeddah dan Madinah, serta petugas yang tengah berada di sana dalam rangka persiapan haji.
Sejauh informasi yang diterima, kondisi jemaah di Arab Saudi masih dalam keadaan aman. Keluarga di tanah air diimbau tetap tenang dan menjaga komunikasi dengan pihak travel.
Nur Sholeh mengungkapkan, sejumlah travel sebenarnya telah menjadwalkan keberangkatan umrah pada awal, pertengahan, hingga akhir Ramadan, bahkan awal Syawal.
Namun dengan adanya imbauan resmi, travel diminta menyesuaikan jadwal dan mematuhi arahan kementerian.
“Beberapa travel sudah berkoordinasi dengan kami. Kami sarankan mengikuti imbauan pusat yang telah berkoordinasi dengan KBRI Jeddah, KJRI Madinah, dan Kementerian Luar Negeri,” ujarnya.
Di tengah situasi tersebut, persiapan penyelenggaraan haji tetap berjalan normal. Distribusi buku manasik, koper jemaah, bimbingan manasik, hingga pembinaan ketua regu (Karu) dan ketua rombongan (Karom) tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
Proses pemvisaan dan pembuatan kartu nusuk juga telah berjalan. Tahun ini, kartu nusuk ditangani oleh dua syarikah dan direncanakan dibagikan di tanah air sebelum keberangkatan jemaah.
Terkait kemungkinan konflik berkepanjangan, Nur Sholeh menegaskan kebijakan strategis berada di tangan kementerian tingkat pusat dan akan melibatkan koordinasi lintas kementerian.
“Kita berharap situasi segera membaik dan tidak mengganggu penyelenggaraan haji. Pemerintah akan terus melindungi warga negara yang sedang beribadah di luar negeri,” katanya.