KBRN, Banyuwangi: Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kita akan piloting di Banyuwangi. Nanti di Banyuwangi, sistem akan kita integrasikan, jadi satu sistem,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Pernyataan itu disampaikan Luhut saat memberikan sambutan pada penandatanganan Surat Keputusan Bersama Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis (named) dan Tenaga Kesehatan (nakes) melalui Mall Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN). Banyuwangi ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam pelaksanaan perizinan tersebut.
Dalam kesempatan itu hadir sejumlah menteri dan kepala daerah. Antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.
“Sehingga kalau ini nanti berhasil, yang di Banyuwangi, tentu ada kurangnya sana-sini, Januari tahun depan, kita akan launching di seluruh Indonesia,” ucap Luhut.
Hal senada diungkapkan Menteri Tito Karnavian. Ia menilai digitalisasi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi memiliki proyeksi selaras untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan terjangkau.
“Mall Pelayanan Publik di Banyuwangi merupakan salah satu yang terbaik. Pelayanannya top,” ungkap Tito.
Banyuwangi sendiri dikenal sebagai pionir transformasi pelayanan publik. Daerah ini memelopori kehadiran Mall Pelayanan Publik (MPP) dan kemudian mengembangkan MPP Digital yang kini menjadi percontohan nasional.
Melalui MPP Digital, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan hingga perizinan kesehatan. Banyuwangi pun ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu pilot project MPP Digital Nasional.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan terima kasih atas apresiasi pemerintah pusat. Terkait digitalisasi perizinan praktik tenaga kesehatan dan tenaga medis, Ipuk menyatakan komitmennya untuk menyukseskan program nasional itu.
“Ini tentu menjadi kabar baik bagi nakes di Banyuwangi. Kini mereka dapat mengurus perizinan dengan mudah dan cepat,” kata Ipuk.
Saat ini ada 199 kabupaten/kota yang menjadi daerah piloting sistem perizinan digital bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Daerah-daerah tersebut sebelumnya telah memiliki infrastruktur MPP Digital.