RRI.CO.ID, Jayapura – Badan Karantina Indonesia melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua menolak masuknya 14 ton daging ayam asal Surabaya di Pelabuhan Laut Jayapura. Penolakan dilakukan setelah komoditas tersebut dinyatakan tidak layak konsumsi.
Pelaksana Tugas Kepala Karantina Papua, Krisna Dwiharniati, mengatakan penolakan dilakukan karena tingkat cemaran mikroba pada daging ayam tersebut melampaui ambang batas aman. Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga keamanan pangan masyarakat menjelang Idulfitri. “Namun saat petugas melakukan pemeriksaan fisik di lapangan, ditemukan ketidaksesuaian kondisi pada komoditas tersebut,” kata Krisna, Kamis, 12 Maret 2026.
Ia menjelaskan temuan tersebut bermula saat petugas melakukan pengawasan rutin terhadap pemasukan media pembawa yang diangkut menggunakan kapal kargo pada 28 Februari 2026. Secara administratif, komoditas tersebut sebenarnya telah dilengkapi sertifikat karantina dari daerah asal.
Namun saat pemeriksaan fisik dilakukan, daging ayam ditemukan dalam kondisi mencair. Selain itu teksturnya lembek dan mengeluarkan aroma menyengat yang tidak normal. “Daging ayam ditemukan dalam keadaan mencair, bertekstur lembek, dan mengeluarkan aroma menyengat yang tidak normal,” ujarnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas melakukan penahanan komoditas dan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium. Langkah ini dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Hasil pengujian di Laboratorium Karantina Papua pada 3 Maret 2026 menunjukkan total cemaran mikroba pada daging ayam tersebut berada di atas ambang batas. Standar tersebut mengacu pada SNI 7388:2009 tentang batas cemaran mikroba pangan.
Berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut, 14 ton daging ayam langsung ditolak dan dikembalikan ke daerah asal. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi risiko kesehatan bagi masyarakat. “Karantina Papua berkomitmen penuh menjamin keamanan pangan asal hewan di Papua,” kata Krisna.
Ia menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi komoditas yang membahayakan kesehatan masyarakat. Terutama menjelang meningkatnya kebutuhan pangan saat Ramadan dan Idulfitri.
"Karantina Papua juga akan memperkuat sinergi dengan instansi terkait. Di antaranya pihak kepabeanan, otoritas pelabuhan, aparat keamanan, serta pelaku usaha," ucap dia.