RRI.CO.ID, Jayapura - Pemerintah memperluas proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial tahun 2026, ke 41 kabupaten kota di 25 provinsi Indonesia nasional. Sebanyak 78 persen lokasi piloting berada di luar Pulau Jawa, sebagai upaya pemerataan layanan sosial nasional bagi masyarakat.

Kebijakan ini dilansir dari laman resmi Kementerian PANRB, sebagai langkah memperkuat transparansi penyaluran bantuan sosial. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas program bantuan sosial, agar tepat sasaran dan terpercaya bagi masyarakat luas Indonesia.

Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan digitalisasi bansos berbasis kecerdasan buatan memastikan ketepatan sasaran sekaligus perlindungan data pribadi masyarakat. Keberhasilan perluasan digitalisasi ditentukan sinergi pusat daerah melalui identitas digital interoperabilitas data dan kesiapan operasional daerah secara berkelanjutan.

Menteri PANRB, Rini Widyantini menekankan kolaborasi lintas sektor menentukan keberhasilan implementasi digitalisasi bantuan sosial. Ia menilai sinergi pusat dan daerah memungkinkan transformasi layanan bantuan sosial berjalan optimal berkelanjutan.

Wamendagri, Ribka Huluk, menyebut digitalisasi bansos instrumen penting untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Ia mengimbau kepala daerah konsisten menjalankan komitmen serta memanfaatkan DTSEN sebagai rujukan penerima bantuan sosial adil dan tepat.