RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menegaskan pentingnya transformasi ekonomi nasional menuju ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pontjo dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Peta Jalan Transformasi Menuju Ekonomi Berbasis Pengetahuan” yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, 13 Maret 2026. Forum tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar dari berbagai lembaga pendidikan dan riset untuk membahas arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.

Beberapa narasumber yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain Prof. Ir. Agus Pakpahan selaku Rektor Universitas Koperasi Indonesia, Dr. Vivi Yulaswati selaku Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Prof. Dr. Ir. Anugerah Widiyanto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Prof. Ir. I Gede Wenten dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Diskusi tersebut juga mendapat tanggapan dari Yudi Latif yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Dana Darma Pancasila.

Dalam sambutannya, Pontjo Sutowo menyampaikan bahwa pembahasan mengenai ekonomi berbasis pengetahuan bukanlah hal baru bagi Aliansi Kebangsaan. Namun, topik tersebut dinilai perlu terus didalami karena berkaitan erat dengan upaya mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, gagasan kesejahteraan yang dicita-citakan para pendiri bangsa tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup pemerataan distribusi kekayaan, kesempatan, serta status sosial dalam masyarakat.

Pontjo menilai semangat tersebut sejalan dengan konsep ekonomi nasional yang menekankan nilai kemandirian, kerja sama, dan gotong royong. Dalam sistem ekonomi yang inklusif, seluruh masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang sebagai pelaku ekonomi.

“Ekonomi yang inklusif berarti tidak ada satu pun yang tertinggal. Semua masyarakat harus memiliki peluang untuk berkembang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah meraih kemerdekaan politik sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, kemerdekaan secara mental dan ekonomi belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari masih dominannya pola ekonomi yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam serta ekspor komoditas mentah.

Menurut Pontjo, kondisi tersebut merupakan bagian dari warisan struktur ekonomi kolonial yang hingga kini masih memengaruhi arah pembangunan ekonomi nasional. “Indonesia masih menghadapi tantangan untuk keluar dari warisan ekonomi kolonial yang bergantung pada komoditas mentah dan minim industrialisasi bernilai tambah,” katanya.

Pontjo menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah paradigma ekonomi global. Saat ini, kekuatan ekonomi suatu negara tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, iklim, maupun letak geografis, melainkan oleh kemampuan dalam mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

“Perubahan tersebut terlihat dari pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, serta konektivitas digital yang semakin memengaruhi aktivitas ekonomi dunia,” katanya.

Ia mencontohkan sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan China yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun sebagian dari negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Sebaliknya, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam masih menghadapi tantangan dalam memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan daya saing ekonomi secara berkelanjutan.

Pontjo menilai terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mendukung transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena inovasi dan produktivitas sangat bergantung pada kemampuan intelektual serta penguasaan teknologi.

Selain itu, ekosistem inovasi nasional juga perlu diperkuat melalui integrasi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, pemerintah, serta dunia usaha. Sinergi antar pihak tersebut dinilai penting agar hasil riset dapat berkembang menjadi inovasi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian.