RRI.CO.ID, Kuala Lumpur — Pemerintah Malaysia memutuskan tidak akan mengadakan acara ‘open house’ Hari Raya Idulfitri tahun ini. Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari langkah penghematan anggaran di tengah dampak ekonomi konflik di Timur Tengah.

Melansir dari Free Malaysia Today, Kamis, 12 Maret 2026, keputusan tersebut diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam konferensi pers. Selain itu, pemerintah juga akan mengurangi jumlah perjalanan luar negeri para pejabat.

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan penggunaan dana negara lebih bijak di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi pemerintah.

Perusahaan berkaitan kerajaan serta perusahaan investasi milik pemerintah juga diperintahkan untuk tidak mengadakan open house Idulfitri. Ia menilai langkah ini sebagai keputusan yang logis dan berhati-hati meskipun pasokan kebutuhan penting seperti minyak dan gas masih mencukupi.

Para menteri, anggota administrasi pemerintah, serta pejabat di berbagai departemen diminta membatasi kunjungan ke luar negeri. Pengecualian diberikan untuk perjalanan resmi yang telah dijadwalkan sebelumnya dan bersifat wajib.

Selain kebijakan penghematan tersebut, Anwar yang juga menjabat sebagai menteri keuangan memerintahkan pembentukan komite khusus. Komite khusus tersebut dibentuk untuk mengawasi penyalahgunaan subsidi bahan bakar.

Komite ini akan dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof. Ia akan bertugas memantau penegakan hukum terkait penyalahgunaan subsidi RON95 dan diesel.

Pemerintah menilai lonjakan harga minyak dunia dapat meningkatkan risiko penyelundupan bahan bakar bersubsidi. Kondisi ini membuat penyelundupan menjadi lebih menguntungkan bagi para pelaku penyelundupan.

Di sisi lain, pemerintah juga membentuk komite ekonomi khusus untuk menilai dampak konflik terhadap perekonomian negara. Komite ini akan dipimpin oleh Menteri Keuangan II dengan melibatkan Menteri Ekonomi serta sejumlah kementerian terkait lainnya.

Komite tersebut dijadwalkan mengadakan pertemuan setiap hari untuk memantau perkembangan situasi. Demi menindaklanjuti berbagai langkah tersebut, pemerintah akan mengadakan rapat kabinet khusus pada 13 Maret.

Pertemuan itu akan membahas posisi fiskal negara. Selain itu, rapat juga akan meninjau perkembangan terbaru di kawasan yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi nasional.