RRI.CO.ID, New York - Dewan Keamanan PBB mengadopsi sebuah resolusi yang mengutuk serangan Iran terhadap negara-negara di kawasan Teluk dan Yordania. Lembaga tersebut juga menuntut Teheran segera menghentikan permusuhan, dilansir dari Al Jazeera, Kamis, 12 Maret 2026.

Pemungutan suara berlangsung pada hari Rabu, 11 Maret 2026. Hasilnya menunjukkan dukungan kuat anggota dewan, dengan 13 dari 15 negara anggota memberikan suara setuju dan tidak ada yang menolak.

Tiongkok dan Rusia, memilih abstain namun tidak menggunakan hak veto mereka untuk memblokir resolusi tersebut. Resolusi tersebut disponsori oleh Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

Resolusi tersebut mendapat dukungan luar biasa dari 135 negara anggota PBB lainnya yang ikut menjadi sponsor bersama. Dukungan ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah rancangan resolusi Dewan Keamanan.

Dalam isi resolusinya, Dewan Keamanan mengecam serangan Iran terhadap infrastruktur penting di kawasan Teluk, termasuk pelabuhan serta fasilitas energi. Dukungan terhadap resolusi tersebut sangat besar baik di dalam Dewan Keamanan maupun di kalangan negara anggota PBB lainnya.

Dengan diadopsinya resolusi itu, dokumen tersebut kini menjadi bagian dari hukum internasional. Meski demikian, masih belum jelas apakah Iran akan mematuhinya dalam beberapa hari ke depan.

Setelah pemungutan suara, Duta Besar Iran untuk PBB Amir-Saeid Iravani menyampaikan penyesalan mendalam atas keputusan Dewan. Ia menyebut adopsi resolusi tersebut sebagai kemunduran serius bagi kredibilitas Dewan Keamanan dan menilai keputusan itu sebagai penyalahgunaan mandat.

Iravani juga menuduh United States memulai konflik melalui serangan terhadap. Ia juga menyatakan bahwa negaranya merupakan korban utama dari agresi tersebut.

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menjelaskan bahwa negaranya memilih abstain. Ia menilai isi resolusi tersebut tidak seimbang dan tidak sepenuhnya mendukung upaya menjaga perdamaian internasional.

Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun, menyatakan bahwa konflik tersebut tidak memiliki legitimasi maupun dasar hukum. Ia mendesak penghentian serangan untuk mencegah memburuknya situasi di kawasan.

Dewan Keamanan PBB juga melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi Rusia yang menyerukan penghentian aksi militer di Timur Tengah. Namun, rancangan resolusi tersebut gagal disahkan setelah tidak memperoleh dukungan yang cukup dari anggota dewan.