RRI.CO.ID, Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima kunjungan tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka monitoring dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan urusan sosial di daerah. Kegiatan tersebut difokuskan pada tiga agenda utama, yakni evaluasi kinerja pengentasan kemiskinan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, serta implementasi Program Sekolah Rakyat (SR).

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Selain itu, dukungan dari kalangan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan program pembangunan sosial berjalan efektif dan berkelanjutan.

Forum rapat kerja ini dimanfaatkan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah sekaligus mengevaluasi capaian serta tantangan pelaksanaan program prioritas di wilayah Provinsi Gorontalo. Pemerintah pusat melalui Kemendagri mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai mampu menjaga komitmen dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pemenuhan SPM bidang sosial, serta mendorong implementasi Program Sekolah Rakyat secara bertahap.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah keberhasilan Program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Kabupaten Boalemo. Program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat kurang mampu serta menjadi contoh implementasi kebijakan strategis nasional di daerah. Program tersebut juga diharapkan dapat menjadi rujukan dan direplikasi oleh daerah lain di Provinsi Gorontalo.

Selain itu, tim Kemendagri juga mencatat kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan layanan dasar melalui Standar Pelayanan Minimal bidang sosial yang telah mencapai 97,35 persen. Kinerja penurunan angka kemiskinan juga menunjukkan tren yang konsisten dari tahun ke tahun.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun penguatan koordinasi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, pemenuhan SPM bidang sosial, serta pengembangan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Gorontalo.